Menkeu Sebut Prabowo Sudah Setuju Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun di 2025

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah sudah menetapkan anggaran program makan bergizi gratis pemerintahan presiden terpilih Prabowo-Gibran sebesar Rp 71 triliun pada 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, telah menjalin komunikasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto berkait dengan program makan bergizi gratis itu.

Menurut dia, program makan bergizi gratis itu akan dilakukan secara bertahap, dan anggaran yang dialokasikan untuk 2025 sebesar Rp 71 triliun. Jumlah itupun sudah disetujui oleh Prabowo.

"Presiden terpilih, Bapak Prabowo, telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui pelaksanaan program makanan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap, dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025, telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN," katanya, dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024).

Sri Mulyani mengatakan, besaran Rp 71 triliun tersebut sudah ada dalam range postur defisit yang dirancang dalam RAPBN 2025 sebesar 2,29-2,82 persen.

"Angka Rp 71 triliun bukan merupakan on top di atas itu, tetapi sudah di dalamnya. Nanti kami akan susun pada saat kami menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus," terangnya.

Menkeu menyebut, untuk detail lebih lanjut dari program makan bergizi gratis itu nanti akan dijelaskan oleh tim dari Prabowo. Namun, ia menekankan, program itu dimulai bertahap dan anggaran untuk 2025 sebesar Rp 71 triliun sudah dimasukkan ke dalam postur APBN dan disepakati Prabowo.

"Kami di Kementerian Keuangan akan terus menyusun APBN ini melalui proses di sidang kabinet di bawah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kabinet Paripurna, Pak Menko Perekonomian, dan seluruh kabinet, serta berkonsultasi dengan tim dari presiden dan wapres terpilih yaitu Prabowo-Gibran," tandasnya.

"Ini semuanya dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, dan akan dibahas secara transparan dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan," sambungnya.

Meski demikian, Sri Mulyani menyebut, belum ada kementerian/lembaga (K/L) tertentu yang ditetapkan untuk mengelola anggaran program makan bergizi gratis.

Ia berujar, keputusan K/L mana yang akan mengelola akan diserahkan kepada tim presiden terpilih. Mereka juga yang akan mendesain program beserta memberi penjelasan lebih detail.

"Jadi nanti akan kami lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari presiden terpilih menyusun program itu, apakah sudah menetapkan dalam bentuk program, di mana eksekutornya dan siapa. Itu nanti akan menentukan bagaimana alokasi 71 triliun," paparnya.

Sudah dikalkulasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan jumlah anggaran program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo-Gibran sudah dikalkulasi berdasarkan daerah di Indonesia.

"Itu sudah dapat kalkulasi berdasarkan prioritas daerah, kemudian indeks, dan jumlah," katanya, kepada wartawan, di Gedung DPR, Senin (24/6).