Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Mata Lokal Memilih

KPU Jateng Gelar Diskusi, Dorong Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah mendorong peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Penulis: Idayatul Rohmah | Editor: rival al manaf
Tribun Jateng/Idayatul Rohmah
KPU Jateng menggelar diskusi dalam kegiatan bertema 'Peningkatan partisipasi masyarakat dengan pemangku kepentingan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa tengah tahun 2024' yang berlangsung di Hotel Gets, Semarang, Kamis (27/6/2024). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah mendorong peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Dorongan itu dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan diskusi dengan para pemangku kepentingan.


"Dari diskusi ini kita bisa mendapatkan rekomendasi apa-apa yang sekiranya kedepan kita butuhkan. Misalnya, bagaimana komunikasinya yang jauh menjadi dekat, yang normatif masuk kepada masyarakat sampai tataran bawah," kata Komisioner KPU Jateng Mey Nurlela di sela kegiatan bertema 'Peningkatan partisipasi masyarakat dengan pemangku kepentingan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa tengah tahun 2024' yang berlangsung di Hotel Gets, Semarang, Kamis (27/6/2024).


Diskusi tersebut mengundang mulai dari organisasi maayarakat, organisasi kemahasiswaan, stakeholder, pemerintah daerah, partai politik, pemilih perempauan, dan disabilitas.


Adapun diskusi menghadirkan tiga narasumber berkompeten di bidangnya yaitu anggota KPU Jateng 2003-2008 yang juga merupakan dosen Fisip Undip, Dr Fitriyah; Antropolog Undip Prof Dr Muhadjirin Tohir; dan aktivis Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR) Mohammad Subbadi M Pd.


Prof Muhadjirin Tohir melihat dari sisi sosial kultural, bagaimana semestinya masyarakat Jawa Tengah. Dia menilai dari sisi sosial kultural ternyata ada budaya di Jateng yang sebenarnya negatif menjadi hal biasa bagi masyarakatnya.


"Misalnya dalam bahasa pemilu ada money politik, dianggap (masyarakat) menjadi hal yang lumrah," terangnya.


Hal itu juga diamati Fitriyah sebagai suatu fenomena yang membudaya di masyarakat.


"Politik uang dinilai sebagai bentuk dermawan, itu yang mengawali dan lambat laun tidak dianggap sebagai kesalahan. Solusinya adalah pendekatan struktural," tambahnya.


Lebih lanjut, Mey menyebutkan, melalui diskusi ini rekomendasi yang muncul akan ditindaklanjuti dengan perumusan yang dinilai lebih efektif.


"Kami sudah mendapat rekomendasi di mana ini harus diubah polanya, diubah cara komunisakinya. Dari sini kami akan merumuskan bagaimana pola-pola sosialisasi yang nanti akan kami lakukan ke masyarakat," imbuhnya. (Adv)

Sumber: Tribun Jateng
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved