Gelombang PHK Menjalar ke Sektor Ritel dan Logistik, Disebut Matahari hingga Transmart, Benarkah?

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya terjadi di industri tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, industri keramik, hingga elektronik.

Sektor ritel dan logistik pun turut menyumbang angka pengangguran baru. Hal itu disebabkan oleh tutupnya gerai-gerai ritel besar.

Terbaru, kabar PHK berhembus dari gerai Matahari, milik emiten peritel pakaian PT Matahari Department Store (LPPF).

Pengamat Ketenagakerjaan, Nur Efendy mengatakan, potensi PHK di sektor ritel tak bisa dihindari, seperti halnya di industri tekstil dan alas kaki.

Menurut dia, ada sejumlah faktor yang menyebabkan gerai ritel mengambil opsi pengurangan tenaga kerja.

"Penyebab utamanya, saya pikir daya beli masyarakat yang menurun. Akibatnya, permintaan berkurang, sedangkan biaya produksi naik. Ujungnya, karyawan yang di-PHK sebagai langkah efisiensi," katanya, kepada Kontan, Selasa (2/7).

Tajudin juga melihat, persaingan usaha di ritel semakin tajam. Apalagi, tren bisnis gerai besar mulai kesulitan pada arus kas karena biaya operasional yang tinggi. Di sisi lain, omzet malah berkurang.

"Opsinya menutup gerai, seperti yang terjadi pada gerai Matahari, atau Transmart, yang banyak gulung tikar," ujarnya.

Ia menyebut, langkah pengelola mengecilkan format gerai pada akhirnya berimbas pada pengurangan karyawan.

Hal itupun tak hanya dilakukan oleh Matahari, tapi gerai besar lain juga akan mengambil cara yang sama.

"Jadi, saya juga tidak heran, PHK ini terus berlanjut sejak pandemi covid-19 lalu, karena hingga saat ini belum ada perbaikan kinerja yang signifikan," tuturnya.

Tajudin menyatakan, sektor ritel juga ikut terimbas maraknya barang impor, termasuk barang impor ilegal.

"Saya juga melihat impor dan barang selundupan ini berpengaruh terhadap peritel yang memproduksi barang lokal.

Produsen yang komponen bahan bakunya impor sudah tentu tertekan dengan maraknya barang impor hingga selundupan yang belum bisa terbendung," bebernya.

Biang keladi

Adapun, Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyono mengamini, banjir produk impor menjadi biang keladi hancurnya industri padat karya dalam negeri.

Dia menambahkan, serbuan barang impor yang sangat murah menyebabkan produk lokal kalah bersaing.

"Makanya, kami menuntut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor untuk dicabut," tandasnya.

Kahar menuturkan, pemerintah harus melindungi industri dalam negeri, khususnya industri tekstil, kurir dan logistik, baja, hingga ritel, agar gelombang PHK tidak terus berlanjut.

Sebelumnya, emiten peritel pakaian PT Matahari Department Store (LPPF) dikabarkan akan melakukan penutupan beberapa tokonya di wilayah Tangerang, Banten.

Informasi tutupnya Matahari sudah lebih dahulu beredar di media sosial. Pihak Asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) pun membenarkan kabar tersebut.

Per akhir Maret 2024, LPPF mengelola 155 gerai pusat perbelanjaan Matahari. Jumlah itu terus berkurang dari semula 160 gerai pada Maret 2020. Bahkan, penurunan jumlah gerai Matahari LPPF lebih besar lagi pada masa pandemi, mencapai 169 gerai pada akhir 2019.

Sejalan dengan pengurangan jumlah gerai, karyawan perusahaan juga ikut terpangkas signifikan, atau nyaris berkurang 5.000 orang dalam 4 tahun terakhir.

Hingga akhir kuartal I/2024, jumlah karyawan LPPF tercatat sebanyak 9.165 orang, berkurang 4.893 orang dari semula 14.058 pekerja pada akhir Maret 2020, bertepatan dengan merebaknya pandemi global covid-19. (Kontan/Dadan M Ramdan)

Baca juga: Penutupan Kasus Afif Bentuk Arogansi kah? Kapolda Sebut Penyebab Kematian AM karena Patah Tulang Iga

Baca juga: Kenapa Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia?

Baca juga: Video Bikin Iba, Siswi Kelas 3 SD Duduk Belajar Sambil Temani Ibunya Mulung

Baca juga: Kisah Pilu Sri, Disabilitas Pungut Sampah Hingga Malam, Anaknya Belajar Meski di Emperan Minimarket