Sekda Edy Sujatmiko Instruksikan Aplikasi Pemerintah Terintegrasi Dalam Samudra

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berupaya mengintegrasikan seluruh aplikasi, informasi, dan data dalam satu wadah bernama Satu Manajemen Untuk Data Jepara (SAMUDRA). 

Dalam upayanya, pemerintah bersama stakeholder terkait menggelar Rapat Koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Jepara Edy Sujatmiko.

Rapat dilaksanakan di Ruang Command Center, serta diikuti sejumlah pimpinan perangkat daerah, dan perwakilan stake holder terkait, Selasa, (2/7/2024).

Baca juga: KPP Pratama Jepara Gelar Tax Gathering dan Public Hearing

Sekda Jepara, Edy Sujatmiko menyampaikan, Aplikasi Samudra ini merupakan tindak lanjut dari arahan

Presiden Jokowi agar pemerintah tidak mengeluarkan terlalu banyak aplikasi baru dan menggabungkan aplikasi yang ada dalam satu wadah.

"Di Jepara sendiri tercatat ada 413 aplikasi, belum aplikasi dari instansi vertikal. Ini perlu kita koordinasikan agar bisa terintegrasi dalam satu aplikasi," ucapnya.

Menurutnya, gagasan ini perlu disambut positif dan meminta instansi terkait untuk saling terintegrasi dan mengesampingkan ego sektoral.

Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan dan memperoleh informasi secara mudah dan tepat.

Sebab dalam aplikasi tersebut memuat informasi yang berguna bagi masyarakat seperti akses cctv secara real time di 4 titik sentral, informasi ketersediaan darah PMI, informasi ketersediaan ruang inap di rumah sakit dan puskesmas, hingga informasi penyebrangan kapal menuju Karimunjawa.

"Biaya untuk update satu aplikasi di masing-masing OPD ini cukup besar, totalnya Rp1,3 miliar. Ini perlu kita lakukan efisiensi, salah satunya melalui integrasi ini," ujarnya.

Edy juga menilai dengan adanya Samudra dapat mengurangi potensi kehilangan data. 

Ia menjelaskan, di era digital ini data menjadi sumberdaya yang paling penting dan berharga, bahkan nilainya lebih mahal daripada minyak. 

Untuk itu dirinya meminta kepada perangkat daerah yang memiliki aplikasi dan menyimpan data untuk tidak memasrahkan datanya pada satu orang atau satu pihak.

"Jangan sampai kita kehilangan data karena kita terlalu percaya pada satu pihak, kita juga harus memiliki misalnya kata sandi dan tahu mendalam aplikasi yang kita punya. Kalau terjadi sesuatu, kita bisa antisipasi," tandasnya.

Terkait keamanan siber dan data, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Arif Darmawan menyampaikan pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.