DPRD Jateng: Destana Harus Aktif di Daerah Rawan Bencana, Support Anggaran Dibutuhkan

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - BPBD Jawa Tengah dan Komisi E DPRD Jawa Tengah menyayangkan banyaknya desa tanggap bencana (Destana) di Kabupaten Kudus yang dinilai vakum. Utamanya menyoroti Destana yang berada di desa-desa rawan terjadi bencana. 

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Mawahib mengatakan, Kabupaten Kudus sebenarnya sudah terbentuk lebih dari 30 Destana yang tersebar di sembilan kecamatan. 

Namun, kehadiran Destana sebagai ujung tombak penanggulangan bencana di tingkat desa belum berjalan optimal. 

Bahkan, fungsi dari Destana dipertanyakan khususnya di daerah-daerah yang rawan terjadi bencana, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, juga kebakaran. 

Baca juga: BPBD Jepara Pasang Rambu dan Sosialisasi di Desa Clering yang Rawan Bencana

Baca juga: Jawa Tengah Masih Rawan Bencana Hidrometeorologi, Masyarakat Diminta Waspada

Dia menegaskan, Destana tidak hanya sekadar program pencanangan saja, namun kehadirannya sangat penting untuk mencegah dan meminimalisir dampak bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. 

Keberadaan Destana harus dimaksimalkan dengan dukungan anggaran yang cukup dari pemerintah desa. Guna memenuhi sarpras yang memadahi untuk penanggulangan bencana, serta upaya menumbuhkan masyarakat sadar bencana.

"Menurut kami, pemerintah desa harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk Destana. Khususnya bagi desa rawan bencana. Anggaran itu untuk pengadaan sarpras yang dibutuhkan, misal pembelian alat EWS, pengadaan perahu karet yang sering banjir, tenda, dan kebutuhan lain yang disesuaikan. Sisanya untuk mitigasi bencana," terangnya saat memberikan arahan kepada relawan bencana di Mejobo, Kudus, Jumat (5/7/2024).

Politikus Golkar itu mengingatkan kepada para relawan bahwa penanganan bencana tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Butuh kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, juga masyarakat secara umum.

Masyarakat yang sadar terhadap bencana menjadi kunci meminimalisir dampak terjadinya bencana.

Akan tetapi, masyarakat butuh diedukasi terkait mitigasi beragam kebencanaan yang sering terjadi. Misalnya mitigasi bencana banjir, bencana tanah longsor, angin ribut, kebakaran, dan berbagai jenis bencana lainnya yang membutuhkan pencegahan dan penanganan berbeda. 

Peran relawan Destana menjadi kunci dalam rangka memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait bencana yang sering muncul.

"Warga Kudus di bagian bawah sering kali mendapati bencana banjir, ada sendiri langkah mitigasi yang dilakukan. Berbeda lagi bagi warga di lereng Gunung Muria, mitigasi bencana seringnya tanah longsor. Dan ini butuh peran aktif relawan Destana, termasuk memberikan pemahaman agar warga tidak panik. Jangan kerja sendiri-sendiri, harus sama-sama," tutur dia.

Menurut Mawahib, keseriusan pemerintah desa terhadap Destana dapat diukur dengan kelengkapan sarpras penanganan kebencanaan.

Selain itu, tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bencana menjadi tolok ukur kehadiran Destana. Semakin banyak masyarakat sadar bencana, semakin efektif pula peran relawan Destana di setiap desa. 

"Soal kebijakan anggaran, kalau ingin pananganan bencana bagus, minimal APBDes dialokasikan juga untuk menghidupkan Destana. Khususnya daerah yang sering terjadi bencana, harus punya program khusus penanganan bencana. Misal penguatan SDM satuan tugas (relawan) dan sarpras, unsur ini harus ada dan berjalan dengan baik," jelas dia.