Alasan Kenapa Mayoritas PKL Belum Melek Digitalisasi

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Perjuangan Ali Mahsun menyampaikan, saat ini terdapat 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat.

Namun, kurang dari separuhnya masih belum melek soal literasi keuangan dan digitalisasi.

Menurut dia, era baru digital ekonomi menjadi tantangan bagi pedagang kaki lima. Digitalisasi suatu keharusan, tapi di sisi lain perlu diimbangi dengan literasi keuangan dan pemahaman soal digital agar tidak menjadi korban.

"Sebagian besar pelaku ekonomi rakyat belum melek digital," ujarnya, saat dihubungi, Selasa (9/7).

Ali menuturkan, pelaku ekonomi rakyat sangat membutuhkan literasi keuangan dan pelatihan digital yang inklusif.

Mereka sebagian besar berada di pedesaan, pedalaman, dan gang-gang di perkotaan. "Pelaku ekonomi rakyat yang melek digital baru sekira 40 persen, atau setara dengan 30 juta pelaku ekonomi rakyat," tuturnya.

Dia menambahkan, sebanyak 40 persen yang sudah melek digital itupun masih menggabungkan antara pembayaran melalui QRIS dan secara manual. Sehingga, itu pemerintah punya kewajiban memasifkan sosialisasi melibatkan banyak pihakm, termasuk organisasi. "Supaya terjadi percepatan literasi keuangan dan pemahaman soal digitalisasi," jelasnya.

Ali menyatakan, pentingnya pemahaman soal literasi keuangan itu lantaran untuk mengakses kredit perbankan ke depan bakal dilihat rekam transaksinya secara digital.

Ia pun mengusulkan agar pemerintah menggandeng seluruh pihak untuk menggencarkan pemahaman soal literasi keuangan dan pemahaman digital ke para pelaku UMKM. "Bisa dicek ke 14.500 pasar tradisional, sekitar 14-15 juta pedagang kebanyakan masih manual," bebernya.

Indra, praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), perusahaan merchant aggregator, mengakui, pangsa pasar transaksi digital terutama pengunaan QRIS pada UMKM dan pedagang kecil sangat besar.

Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi quick response code Indonesia standard alias QRIS pada April 2024 tumbuh 175,44 persen secara tahunan (year on year/yoy).

"Based data itu, kampanye transaksi digital on the track. Namun memang harus diakui butuh waktu untuk bisa mencapai seluruh wilayah terutama di desa-desa,” jelasnya.

Indra mengungkapkan, BI tidak bisa berjalan sendiri dalam mengampanyekan transaksi digital ke seluruh pelosok negeri. Seluruh stakeholder dan perusahaan yang bergerak dibidang transaksi digital perlu melakukan sosialisasi yang sama masifnya dan perlu dibarengi dengan kreativitas dan inovasi.

Contoh inovasi yang dilakukan perusahaannya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM adalah memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar, dan workshop digital marketing secara berkala, dan insentif lainnya selama menjadi mitra.

“Kami bekerjasama dengan mitra komunitas di Sumatera, Tamado Grup untuk menjangkau UMKM dengan melakukan kampanye UMKM Go Digital di Pematang Siantar dan Kabupaten Samosir. Dalam waktu dekat akan di Sabang (Aceh), Bali dan Bangka, kami sudah menyasar UMKM di desa-desa,” ujarnya. (Tribunnews/Dennis Destryawan)

Baca juga: Pemerintah Batasi BBM Subsidi Mulai 17 Agustus 2024

Baca juga: Daftar Harga BBM Berlaku Per Hari Ini Rabu 10 Juli 2024, Cek Pertalite, Pertamax hingga Solar

Baca juga: 29 Orang Tewas Akibat Serangan Israel di Sekolah yang Tampung Pengungsi Gaza

Baca juga: Pegi Mengaku Disiksa saat Jadi Tahanan, Kapolri Diminta Bertindak