Dekopinda Kudus Keluhkan Banyak KUD Mati Suri

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Kudus mengeluhkan banyaknya koperasi unit desa (KUD) vakum layaknya mati suri.

Pemerintah daerah diminta turun tangan membantu para KUD agar bisa bangkit dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya. 

Ketua Dekopimda Kudus, Kasban menyampaikan, matinya KUD di Kudus dikarenakan tidak mampu bersaing dengan unit usaha lain. Di antara faktornya adalah persaingan usaha, orientasi bisnis hingga sumber daya manusia (SDM).

Ketidaksiapan KUD dalam mengantisipasi perkembangan zaman dan persaingan usaha mengakibatkan banyaknya KUD tiarap, terkhusus KUD yang tidak mampu melakukan inovasi.

Menurut dia, KUD juga tidak mampu bersaing dengan munculnya toko-toko modern yang menyediakan kebutuhan rumah tangga.

Perlu adanya fasilitasi dari pemerintah daerah berupa pelatihan untuk menghasilkan trobosan inovasi dalam mengembangkan sebuah entitas usaha.

Kata Kasban, tugas Dekopinda adalah memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi, melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat, dan menjalin kerjasama antara Koperasi dengan badan usaha lain pada tingkat skala daerah hingga nasional.

"Usul saya melalui Ranperda tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi, ada upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelindungan terhadap koperasi-koperasi. Baik pelindungan dari sisi keanggotaan maupun pemasaran," terangnya usai public hearing, Senin (8/7/2024).

Dekopinda berharap ada pasal khusus dalam Ranperda Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi yang menegaskan agar pemerintah daerah memperhatikan nasib KUD di wilayah Kabupaten Kudus.

Akomodir Usulan Masyarakat

Anggota Pansus III DPRD Kudus, Ruston Harahap menerangkan, public hearing bertujuan untuk menampung masukan-masukan dari masyarakat berkaitan dengan kebutuhan pelaku usaha mikro dan koperasi.

Pihaknya bakal mengakomodir usulan masyarakat untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan Ranperda.

"Nanti bisa masukkan klausul kewajiban dinas atau instansi menggunakan produk UMKM lokal. Misal gunakan seragam batik asli Kudus untuk membantu pemasaran UMKM," tuturnya.

DPRD bakal terus berupaya membantu para pelaku usaha dan koperasi agar bisa maju di tengah-tengah ketatnya persaingan usaha. Termasuk fasilitasi pendampingan hukum, izin usaha, hingga pemasaran.

Di mana koperasi dan usaha mikro sebagai pendorong sekaligus perwujudan ekonomi kerakyatan.

Beberapa persoalan yang harus diperhatikan meliputi, pengelolaan usaha umumnya masih bersifat tradisional; masih rendahnya kualitas SDM pengusaha UMKM; kemampuan pemasaran yang terbatas; legalitas formal yang belum memadai; terbatasnya akses kredit kepada lembaga keuangan, khususnya perbankan.

Serta sistem teknologi informasi yang masih rendah; terbatasnya infrastruktur pemasaran; skala dan teknis produksi yang masih rendah; akses informasi yang rendah; juga iklim usaha yang kurang kondusif.

Pemerintah daerah berwenang dalam pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.

Pemda juga berwenang dalam pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Serta pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha.

"Koperasi dan usaha mikro kecil merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat. Juga penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan memajukan pembangunan daerah," jelasnya. (ADV/SAM)