Kisah Petugas Pantarlih di Kudus, Ditolak Warga dan Dianggap Petugas Abal-abal

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Berbagai kisah menyelimuti petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) di Kabupaten Kudus dalam melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pilkada 2024.

Ada yang dianggap sebagai pendataan abal-abal sampai dikira pendataan bantuan sosial (Bansos).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus Ahmad Amir Faisol mengatakan, kendala-kendala di lapangan bagi petugas pantarlih tidak mengganggu kinerja pendataan. Baginya kendala tersebut bisa teratasi.

“Ada beberapa laporan ditolak warga karena dianggap pendataan abal-abal, kemudian ada juga yang dianggap mau mendata bansos,” kata Faisol.

Faisol melanjutkan, selain itu di lapangan juga ada Pantarlih yang menemui kendala kebingungan karena ada warga negara asing (WNA) asal India yang tinggal di Kudus.

Warga tersebut memiliki identitas kependudukan.

Setelah dicek ternyata status kewarganegaraannya masih India.

“Dianggap sebagai WNA karena status WNI-nya belum muncul,” kata Faisol.

Lebih lanjut Faisol mengatakan, di antara kendala-kendala Pantarlih bertugas misalnya kurangnya rompi.

Selain itu kurangnya stiker coklit. Namun semua itu sudah teratasi.

Saat ini pihaknya tengah melakukan sinkronisasi data dengan Bawaslu Kudus.

Sinkronisasi ini berkaitam dengan hasil data coklit. Sebab, kata Faisol, pihaknya ditarget pada pekan ketiga harus mencapai 100 persen.

Untuk Coklit berlangsung sejak 24 Juni sampai 24 Juli 2024. Jumlah Pantarlih di Kabupaten Kudus sendiri ada sebanyak 2.310 orang.