Menkumham Tinjau Proyek Lapas Baru di Nusakambangan, Target Rampung 2025

TRIBUNJATENG.COM, CILACAP - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly melakukan kunjungan kerja di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (18/07/2024). 

Mengawali lawatannya, Menkumham terlebih dahulu meninjau proyek pembangunan Lembaga Pemasyarakatan terbaru berstatus medium security yang dibangun di Pulau Nusakambangan.

Yasonna didampingi Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Supriyanto bersama Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Jumadi.

Tampak juga Pimti Pratama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, para Pembimbing Kemasyarakatan Utama, dan Pimti Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.

Turut hadir pada kegiatan kunjungan kerja Menkumham RI di Nusakambangan para Kepala UPT se-Jawa Tengah.

"Ini on progres semuanya ya," kata Yasonna sembari berkeliling memonitor pembangunan.

Baca juga: Dekatkan Layanan Kepada Masyarakat, Kemenkumham Jateng Hadirkan "Lapor Gayeng"

Baca juga: Beri Penguatan UPT Baru Nusakambangan, Kakanwil Kemenkumham Jateng Ingatkan Kompetensi dan Attitude

Baca juga: Menkumham Teken Traktat Internasional: Lindungi Sumber Daya Genetik & Pengetahuan Tradisional

Tak banyak hal yang disampaikan dalam kunjungan singkatnya, Yasonna hanya berpesan agar pembangunan harus terus berproses sesuai rencana.

Lapas yang akan diberi nama Lapas Kumbang tersebut saat ini sudah berprogres sekitar 24 persen dan nantinya akan berkapasitas sebanyak 496 orang. Pembangunannya sendiri direncanakan akan rampung pada tahun 2025.

Lapas dengan sistem keamanan medium ini juga membutuhkan assesment yang terperinci. Hal ini perlu dilakukan supaya kesiapan fasilitas kamar tahanan dan petugasnya benar-benar matang. 

Sebagai informasi, di dalam Pulau Nusakambangan yang berada di sebelah selatan Kabupaten Cilacap ini sudah terdapat 11 (sebelas) lapas. Kehadiran lapas baru tersebut diharapkan dapat mengurangi kelebihan kapasitas di lapas-lapas sejenis, baik yang ada di Nusakambangan maupun daerah lain di seluruh Indonesia.