Survei Litbang Kompas, Sosok Seperti Ini yang Diinginkan Responden Pimpin KPK

TRIBUNJATENG.COM - Inilah figur yang diinginkan sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan hasil jajak pendapat yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 22-24 Juli 2024 mayoritas responden menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipimpin oleh sosok baru.

Berdasarkan hasil survei yang dirilis pada Senin (29/7/2024), 51,4 persen dari 530 responden yang disurvei menyatakan bahwa seluruh kursi pimpinan KPK mesti diisi oleh orang baru.

“Publik cenderung menginginkan komposisi pimpinan KPK mendatang diisi semuanya oleh orang baru,” tulis peneliti Litbang Kompas MB Dewi Pancawati, dikutip dari Kompas.id, Senin.

Hasil survei lantas menunjukkan, 46,7 persen responden memandang tetap perlu ada komisioner KPK periode 2019-2024 untuk kembali menjadii pimpinan KPK pada periode mendatang.

Sedangkan 1,9 persen responden lainnya menyatakan tidak tahu.

Lebih lanjut, Litbang Kompas mengungkapkan terdapat tujuh kriteria capim KPK yang diharapkan publik, Empat kriteria dianggap paling utama yakni, jujur dan bersih (43,7 persen), berani dan tegas (18,5 persen), dapat dipercaya (12,8 persen), serta berintegritas dan kompeten (9,3 persen).

Kemudian, 5,2 persen responden berharap pimpinan KPK menjunjung etika dan moral, sedangkan 3 persen lainnya ingin pimpinan KPK memiliki wawasan kenegaraan.

“Publik menilai, pimpinan KPK harus memiliki rekam jejak yang bersih di bidang hukum,” kata Dewi.

“Pimpinan KPK yang terpilih nanti harus terbebas dari catatan kelam pada kasus korupsi dan jerat hukum lainnya,” ujar dia menambahkan.

Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK telah mengumumkan 236 peserta seleksi capim KPK lolos seleksi administrasi.

Dua pimpinan KPK, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak, masuk dalam daftar peserta yang lolos seleksi administrasi.

Selain Ghufron dan Tanak, terdapat enam orang lainnya dari internal KPK yang juga lolos seleksi administrasi, yakni Sekretaris Jenderal Cahya Hardianto Harefa, Fungsional Analisis Pemberantasan Korupsi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik Anna Devi.

Lalu, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Dian Patria, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Didik Agung Widjanarko, Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan, serta Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana.

Adapun 530 responden jajak pendapat Litbang Kompas yang disurvei berasal dari 38 provinsi se-Indonesia.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian +/- 4,32 persen dalam kondisi penarikan sampel sederhana.

Jajak pendapat ini seluruhnya dibiayai oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).  (Kompas.com)