Kolaborasi Berbagai Pihak Sangat Dibutuhkan untuk Masa Depan Ekosistem Wisata Alam di Banyumas

"Bagaimana kalau dibuat seperti tol saja. Masuk semobil Rp25 ribu. 

Jadi ini adalah aset masuk perhutani, dan pemda ikut mengelola.

Jadi sekarang keluhannya lewat kebun raya bayar, lewat palawi bayar, pengunjung butuh kepastian kalau ke baturraden berapa bayarnya," terangnya. 

Kemudian, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unsoed, Dr. Ely Triasih Rahayu, S.S., M.Hum sebagai akademisi mengaku siap berkolaborasi terutama agar pihak luar dalam hal ini pelaku wisata di luat Banyumas dapat ikut terkoneksikan dengan wisata di Banyumas. 

"Mari memecahkan masalah agar wisatawan masuk ke Banyumas, kami yang akan masukan proposal. 

Misalkan masukan paket wisata kepada para mahasiswa," katanya. 

Ia berharap ada tim setelah diskusi ini untuk buat lebih serius lagi. 

Administratur KPH Banyumas, Mochamad Risqon Timur mengatakan KPH Banyumas Timur mengelola kurang lebih 25 ribu hektar.

Dari cakupan luasan tersebut yang masuk hutan lindung 5.200 hektar dan bisa mengusahakan dijadikan industri wisata alam. 

"Jadi industri wisata potensinya sangat besar. 

 Meskipun memang Infrastruktur calon wisata hutan aksesnya sangat terbatas," katanya. 

Adapun yang dilakukan pihak perhutani adalag meredesign wisata alam, yaitu memberdayakan anak perusahaan yang khusus menangani wisata alam yang khusus mengelola wisata hutan perhutani. 

"KPH Banyumas Timur masih banyak yang belum dikembangkan. Kita sangat terbuka pengajuan kerjasama wisata. 

Kita mengelola hutan tapi fokus kami juga bergerak dalam hal wisata dan produksi getah pinus," terangnya. 

Sementara itu Ketua PWI, Lilik Darmawan Banyumas, mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan soal ekologi yang bisa berdampak pada peningkatan ekonomi.