Kabupaten Pati Capai Cakupan Kesehatan Semesta, Pj Bupati Dapat UHC Awards 2024

“Pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah,” ujar dia.

Namun, Wapres mengingatkan evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini. Terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.

“Saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan,” tutur dia.

Senada, Menko PMK Muhadjir Effendy juga menyatakan bahwa capaian 98 persen UHC ini merupakan prestasi luar biasa bagi Indonesia.

"Kendati begitu, tidak ada artinya jika tidak menunjukkan seluruh rakyat Indonesia telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak," ucap dia.

Sementara, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam sambutannya melaporkan terkait kepesertaan JKN yang meningkat dari tahun ke tahun dengan capaian di atas 98 persen dari total penduduk.

Selain itu, sebanyak 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota (96 kota dan 364 kabupaten) berhasil mewujudkan UHC di wilayahnya, dengan cakupan kepesertaan semesta JKN lebih dari 95 persen dari total penduduk.

“Sampai dengan 1 Agustus 2024, tercatat cakupan perlindungan kepesertaan Program JKN telah mencapai 276.520.647 jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk yang semester 1 tahun 2024 sejumlah 281.603.800 jiwa,” papar dia. 

Hadir dalam acara tersebut, Presiden International Social Security Association (ISSA) Mohammed Azman, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir, segenap jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan para kepala daerah penerima penghargaan.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Plt. Deputi Bidang Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Robikin Emhas, Masykuri Abdillah, Arif R. Marbun, dan Guntur Iman Nefianto. (*)