Video KPK Melakukan Kunjungan ke Pemkab Blora, Ada Apa?

"Lalu area manajemen ASN, itu yang sering terjadi, di daerah lain jual beli jabatan dan lainnya," terangnya.

Selain itu, terkait pajak, Maruli mendorong Pemkab Blora untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga MCP bisa berjalan optimal.

"Survei Penilaian Integritas (SPI) di Blora ini cukup bagus, pada 2022 ke 2023 terjadi peningkatan dari 72 naik ke 77,6,"

"Ini kami harapkan tren kenaikan ini bisa dipertahankan."

"Kalau bisa ya naik ke angka 79 atau 80, dan kami yakin itu bisa di tengah berbagai perbaikan yang dilakukan," terangnya.

"KPK mendorong itu sebagai tindaklanjut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)."

"Kenapa kami dorong karena yang menjadi temuan BPK itu, seperti temuan terkait Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), temuan terkait hibah, temuan terkait pendapatan, temuan terkait aset, kalau MCP betul-betul optimal harusnya temuan-temuan tadi bisa diminimalisir," terangnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati bersama jajaran Pemkab Blora menyambut baik kedatangan KPK ke Blora.

"Ada beberapa hal tadi yang ditekankan oleh KPK ke kami, terkait MCP, SPI, kemudian tindaklanjut, temuan dari BPK, terkait galian C, dan aset,"

"Ini di catatan kami sudah kami perbaiki dan sudah, kami sampaikan di OPD masing-masing," jelasnya.

Perempuan yang kerap disapa Mbak Etik itu menyampaikan bahwa diharapkan indeks MCP di Blora bisa mencapai 92,93.

"Untuk yang SPI Blora di angka 77,6 atau masuk ke zona hijau," jelasnya.

Selain itu, menurutnya KPK juga mendorong untuk penertiban terkait aset di Pemkab Blora.

"KPK tadi juga menekankan untuk Kabupaten Blora, agar menertibkan beberapa aset."

"Kemudian terkait penutupan loket-loket yang ada di dinas teknis, untuk dijadikan satu dengan Mall Pelayanan Publik (MPP), terkait dengan pendaftaran, sampai pada rapat pemutusan proses perizinan Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG)," paparnya. (*)