Anggaran Perayaan HUT RI Membengkak, Menkeu Sebut APBN Catat Defisit Rp 93,4 Triliun per Juli 2024

TRIBUNJATENG, IKN NUSANTARA - Kemenkeu menyiapkan anggaran Rp 87 miliar untuk upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Jumlah itu lebih besar dibandingkan anggaran perayaan di Jakarta.

"Tahun ini kami menyiapkan anggaran Rp 87 miliar untuk kegiatan perayaan 17-an di IKN. Dibandingkan tahun lalu di Jakarta itu Rp 53 miliar," kata Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN KiTA di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Isa menyebut kenaikan anggaran itu karena adanya pengadaan alat-alat upacara yang baru untuk di IKN. Jamuan untuk para tamu juga diakui lebih besar dibandingkan saat di Jakarta.

"Kenaikannya memang terutama karena pengadaan alat upacara yang baru di sana, terutama rincian biaya yang besar itu alat-alat upacaranya, penyiapan sarana fisiknya itu yang memang perlu dilakukan di tempat yang baru di sana," ucap Isa.

"Jamuan juga cukup besar dibandingkan di Jakarta terutama mungkin karena lokasinya belum tersedia cukup sarana prasarana untuk jamuan ini," tambahnya.

Sebelumnya, presiden Joko Widodo menilai wajar jika anggaran upacara HUT RI tahun ini membengkak. Menurutnya hal ini adalah transisi karena Indonesia punya ibu kota baru. "Ya namanya dulu di satu tempat, ini karena ada transisi jadi di dua tempat," kata Jokowi

Siapkan Sekolah

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah berkeluarga dan akan dipindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak usah panik.

ASN yang sudah berkeluarga dipastikan tidak akan berbagi tempat tinggal (sharing) di tower ASN yang ada di IKN.

"Jangan khawatir teman-teman yang akan pindah tidak akan sharing, bisa dengan keluarga dan putra putrinya," ucap Anas di IKN, Senin (12/8).

Selain tidak akan sharing tempat tinggal, Anas juga memberi kepastian pendidikan bagi ASN yang sudah memiliki anak.

Anak-anak para ASN yang masih bersekolah akan disediakan sekolah oleh pemerintah di sekitar apartemen tempat ASN akan tinggal.

"Para ASN yang list pertama yang masuk ke kami [bertanya], 'Bagaimana anak saya kalau TK akan sekolah di mana? SD? SMP?' Waktu ratas (telah diputuskan, red) akan dibuatkan sekolah di bawah, di sekitar apartemen terkait dengan kebutuhan para ASN," kata Anas.

Adapun Anas menyebut seluruh kementerian dipastikan akan langsung pindah ke IKN pada Oktober 2024. Anas mengatakan, rencana awalnya adalah ada menteri yang pindah duluan ke IKN, kemudian ada menteri yang masih di Jakarta.

Namun, kemudian diputuskan bahwa seluruh kementerian yang akan pindah ke IKN pada Oktober 2024. Tidak semua kedeputian akan langsung pindah ke IKN, hanya yang memiliki kaitan langsung dengan fungsi pemerintahan.
Naik Rp 1,9 Triliun

Pagu anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024 melonjak. Hal ini sebagaimana ditunjukkan data APBN KiTa edisi Agustus 2024. Berdasarkan data tersebut, pagu anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan IKN dalam APBN 2024 sebesar Rp 42,5 triliun.

Angka ini meningkat sekitar Rp 1,9 triliun dari data yang sebelumnya (APBN KiTa Juli 2024), yakni sebesar Rp 40,6 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan, kenaikan pagu anggaran IKN utamanya disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan dana pembangunan infrastruktur di kawasan Ibu Kota baru itu.

"Ada kenaikan dari Rp 40,6 triliun menjadi Rp 42 triliun untuk apa saja. Jadi ini terutama karena untuk memenuhi kualitas dari bangunan-bangunan termasuk juga jalan tol," kata dia dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Agustus 2024, di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Lebih lanjut Isa bilang, berdasarkan evaluasi di lapangan, ditemukan kebutuhan untuk penguatan sejumlah infrastruktur penunjang IKN. Oleh karenanya, kebutuhan anggaran pembangunan IKN meningkat. "Ini terutama untuk safety dari jalan tol dan bangunan tersebut," ujar Isa.

Selain itu, kenaikkan pagu anggaran IKN juga terjadi dikarenakan kebutuhan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung di kawasan sekitar Ibu Kota. Isa bilang, perbaikan itu selaras dengan momentum perpindahan aparatur sipil negara (ASN) pada Agustus ini.

Infrastruktur pendukung yang dimaksud meliputi fasilitas pendidikan seperti sekolah serta fasilitas kesehatan seperti puskesmas. "Perbaikan saran sekolah mulai dari SD, SMP, SMA yang sudah ada di sekitar situ untuk mengantisipasi kepindahan dari beberapa ASN pada tahun ini," tutur Isa.

"Kemudian juga pasar, puskesmas yang ada di sekitar situ dilakukan juga upaya-upaya peningkatan kualitas perbaikan sarana-prasarana sehingga mampu mengantisipasi kedatangan ASN," sambungnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, sampai dengan akhir Juli 2024, pemerintah telah mengucurkan anggaran Rp 11,2 triliun untuk pembangunan IKN sejak awal tahun 2024. Anggaran ini terdiri dari Rp 9 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan Rp 2,2 triliun untuk perencnanaan, promosi, hingga dukungan pengamanan IKN.

"Jadi yang baru cair memang Rp 11,2 triliun untuk pagu 2024. Tapi tidak berarti belanjanya hanya Rp 11,2 triliun, masih akan ada penyerapan dan biasanya akselerasi pencairan terjadi di kuartal tiga atau kuartal terakhir," ucapnya.

Sebagai informasi, total alokasi anggaran IKN sejak 2022 - 2024 mencapai Rp 75 triliun. Nilai ini terdiri dari realisasi sebesar Rp 5,5 triliun pada 2022, kemudian realisasi sebesar Rp 27 triliun pada 2023, dan alokasi sebesar Rp 42,5 triliun pada 2024.

Defisit Anggaran

Menkeu RI Sri Mulyani menyebut defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 masih on track. Ia melaporkan hingga akhir Juli 2024, APBN defisit Rp 93,4 triliun.

Wanita yang akrab disapa Ani itu mengatakan realisasi ini baru 0,41 persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Itu memang kalau dilihat dari APBN, defisitnya, target posturnya Rp522,83 triliun. Bulan ketujuh (Juli 2024) masih relatif baik, 0,41 persen dari PDB," kata Ani dalam Konferensi Pers APBN KiTA, Selasa (13/8).

"(Target) defisit kita di dalam APBN adalah 2,29 persen dari PDB. Jadi, ini masih relatif on track," tegasnya.

Defisit per 31 Juli 2024 ini terjadi imbas belanja negara yang mencapai Rp1.638,8 triliun. Belanja sebanyak itu sudah menyentuh 49,3 persen dari pagu anggaran dan tumbuh 12,2 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Sementara itu, pendapatan negara per Juli 2024 hanya Rp1.545,4 triliun. Ini mencapai 55,1 persen dari target, meski merosot 4,3 persen yoy.

"Kita terus, tugas Kemenkeu ini yang sekarang paling penting sampai dengan enam bulan ke depan, mengendalikan defisit," tegas Ani.

"Karena belanja-belanja kan sudah dialokasikan dan mereka sekarang akselerasi. Penerimaan harus dipacu," imbuhnya.

472 Investor

Presiden Jokowi mengeklaim, sejauh ini ada 472 investor yang minat berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang dituangkan dalam surat minat investasi (Letter of Intent/LoI).

Dari jumlah tersebut, berdasarkan seleksi dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebanyak 220 investor dinyatakan serius.

"Berkaitan dengan investasi, ada 472 investor yang ajukan dan tanda tangani LoI dengan OIKN, tetapi tetap diseleksi dan ketemu 220 investor yang serius dan pengin masuk ke IKN Nusantara," kata Jokowi saya groundbreaking sejumlah proyek di IKN, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/8/2024).

Jokowi menuturkan, seleksi memastikan bahwa tidak semua investor bisa dengan mudah menanamkan modal di ibu kota baru tersebut. Pemerintah sendiri saat ini masih memprioritaskan investasi dari dalam negeri meski banyak investor luar negeri yang tertarik.

"Semuanya tetap diseleksi, tidak ada langsung bisa, semuanya diseleksi. Kita harapkan nanti yang 220 (investor) juga segera diseleksi oleh Kepala Otorita untuk segera merealisasikan investasinya di IKN Nusantara," tuturnya.

Sertifikat HGB

Kepala Negara juga memastikan, pemerintah akan menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) secara cepat. Dia bilang, HGB bisa terbit dalam waktu maksimal 11 hari setelah investor meneken perjanjian kerja sama dengan Otorita IKN untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala Negara menuturkan, kecepatan penerbitan sertifikat HGB disampaikan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Oleh karenanya, ia meminta investor menagih janji tersebut kepada AHY. "Nanti dari kementerian BPN akan mengeluarkan HGB-nya maksimal dalam waktu 11 hari, sangat cepat sekali. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Menteri Pertanahan. Jadi kalau salah, nanti dikejarnya ke Pak Menteri Pertanahan," ucap Jokowi. (Tribun Network/daz/wly/kps/cnn)

Baca juga: Kasus Dugaan KDRT, Suami Selebgram Cut Intan Nabila Ditangkap Polisi di Hotel Jakarta Selatan

Baca juga: Saka Tatal Penuhi Panggilan Bareskrim soal Dugaan Keterangan Palsu Aep dan Dede

Baca juga: Daftar Harga Pertalite hingga Solar BBM Pertamina Rabu 14 Agustus 2024, Berlaku di Seluruh Wilayah

Baca juga: Inilah Alasan Kenapa Wakil Presiden Iran Mundur Setelah Hanya 11 Hari Menjabat