Megawati: PDI-P Ditikung Sendirian di Pilkada 2024, Sindir KIM Plus "Lucu Juga!"

TRIBUNJATENG.COM - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, angkat bicara mengenai dinamika politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Menurut Megawati, situasi politik saat ini terasa aneh karena ada aturan tak tertulis yang melarang calon kepala daerah berpasangan dengan kandidat tertentu. Ia juga menyinggung keberadaan Koalisi Indonesia Maju (KIM) "Plus" yang belakangan mencuat, menyatakan bahwa PDI-P kini seolah ditinggalkan sendirian dalam kontestasi Pilkada.

"Lucu juga deh kalau lihat Pilkada sekarang, yang ini enggak boleh sama yang itu, yang lain bikin KIM Plus. Nek KIM Plus itu plusnya apa ya?" ujar Megawati dalam sambutannya di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024), dikutip dari kompas.com.

Megawati juga menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum, termasuk hak untuk dipilih dan memilih dalam kontestasi politik. Ia menekankan pentingnya pemilu langsung sebagai mekanisme bagi rakyat untuk menjadi hakim tertinggi dalam memilih pemimpin.

Baca juga: INFOGRAFIS: Megawati dan SBY kompak tidak bisa hadir dalam upacara kemerdekaan di IKN

"Kenapa ada pemilu langsung? Supaya rakyat itu menjadi hakim tertinggi. Dia lah dengan hati nuraninya, dengan pikirannya akan memilih pemimpinnya. Itu diizinkan dan orang harusnya menerima hal itu," tegas Presiden ke-5 RI tersebut.

Megawati mengakui bahwa PDI-P saat ini menghadapi tantangan berat, terutama dengan terbentuknya KIM "Plus" yang dapat mempersempit ruang gerak partainya dalam Pilkada 2024. Wacana mengenai KIM "Plus" pertama kali diutarakan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyatakan bahwa sejumlah partai politik bakal bergabung dengan KIM di beberapa daerah pada Pilkada 2024, sehingga membentuk KIM "Plus".

Namun, hingga 14 Agustus 2024, belum ada partai politik di luar KIM yang secara resmi bergabung dengan KIM "Plus". Beberapa pengamat politik menyebutkan bahwa keberadaan KIM "Plus" bisa menghalangi langkah Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jakarta jika partai-partai seperti PKS dan NasDem memilih bergabung dengan koalisi ini.

Di sisi lain, PDI-P mungkin menjadi satu-satunya partai yang bisa diandalkan oleh Anies untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Namun, PDI-P sendiri belum memenuhi syarat minimal kursi di DPRD Jakarta untuk mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur tanpa koalisi.

Situasi ini tidak hanya terjadi di Jakarta. PDI-P juga berpotensi ditinggalkan sendirian dalam Pilkada di beberapa daerah lainnya, seperti Sumatera Utara. Meski demikian, PDI-P tetap menunjukkan perlawanan dengan mengusung mantan Pangkostrad, Letnan Jenderal (Purn) Edy Rahmayadi, untuk maju di Pilkada Sumut.

Dengan dinamika politik yang semakin kompleks, PDI-P dihadapkan pada tantangan besar menjelang Pilkada 2024. Bagaimana strategi partai ini untuk tetap bersaing di tengah tekanan politik yang semakin berat?