Megawati Bicara soal Pemilu Lahirkan Pemimpin Karbitan

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyinggung Pemilihan Umum (Pemilu) yang melahirkan seorang pemimpin karbitan.

Hal ini ia ungkapkan saat memimpin upacara bendera Peringatan HUT Ke-79 RI di Masjid At-Taufiq, seberang Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8).

"Berilah hak rakyat untuk dapat mencari pemimpinnya yang benar-benar itu bagi mereka adalah pemimpin yang sejati," ucap Megawati di hadapan ratusan kader PDIP.

"Bukan mencari, atau dipaksakan untuk mencari, pemimpin yang pada kenyataannya belum mempunyai kader sebagai pemimpin yang mumpuni," lanjutnya.

Megawati kembali menyinggung bahwa pelaksana Pemilu di Indonesia, pada kenyataannya, tidak sesuai dengan asas penyelenggaraannya, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dia menegaskan, Pemilu yang luber jurdil itu merupakan hak masyarakat.

"Saya tidak terbayangkan bahwa pemilihan yang katanya pemilihan umum lalu luber, langsung, umum, bebas, rahasia dengan segala slogannya, tetapi tidak menjadi sebuah kenyataan," kata dia.

Pemilu adil

Megawati pun menantang agar para penguasa memberikan sepenuhnya hak warga negara untuk mendapatkan Pemilu Indonesia yang adil.

"Sanggupkah kalian untuk melindungi rakyat, untuk memberikan hak rakyat sepenuhnya di tangan mereka?" ungkap dia.

"Biarkan mereka merasakan sukacita bahwa tangannya ini kalau nanti akan mencoblos, maka dia mencoblos seseorang yang benar seorang pemimpin yang mumpuni," ujar Megawati.

Megawati menganggap, penguasa saat ini sedang mencoba menggeser kedaulatan rakyat yang menjadi cita-cita kemerdekaan dengan kedaulatan kekuasaan.

 "Seluruh cita-cita besar kemerdekaan itu kini ada yang mencoba membelokkan sejarah melalui kekuasaannya. Hukum digeser maknanya dari hak keadilan uang hakiki menjadi alat intimidasi," kata dia.

Presiden kelima RI itu juga bicara bahwa konstitusi yang harusnya menjadi landasan pokok bagi pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia untuk dijalankan dengan selurus-lurusnya ternyata bisa seenaknya dibelokkan arahnya.

 "Produk hukum penuh legalitas prosedural tanpa falsafah hukum dan kegunaannya bagi kepentingan rakyat. Seluruh upaya tersebut berjalan secara sistematis dengan kemasan wataknya yang sepertinya populis," katanya.