Tanggapi Isu Reshuffle, Menkumham Yasonna: I am More than Ready

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly menegaskan, perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

Yasonna pun siap, jika memang Presiden Joko Widodo mencopot dirinya dalam waktu dekat.

“Itu reshuffle kewenangan sepenuhnya Presiden Republik Indonesia," kata Yasonna di Kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (17/8).

"Am I ready or not? I am more than ready (Apa saya siap atau tidak? Saya sangat siap)," sambung dia.

Namun, ia tak mau merincikan lebih jauh soal isu tersebut. Yasonna pun meminta semua pihak menunggu.

"Kita tunggu besok, eh, lusa," ucap politikus PDIP itu.

Diketahui, ramai isu Presiden Joko Widodo dikabarkan akan kembali merombak Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat.

Berdasarkan informasi yang beredar, ada empat menteri yang akan diganti atau kena reshuffle Jokowi. Dua menteri yang dicopot berasal dari partai politik.

Informasi yang diperoleh awak media menyebutkan ada empat menteri yang berpotensi diganti.

Mereka adalah Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar; Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia; serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif.

Presiden Jokowi juga buka suara terkait kabar reshuffle yang kembali berembus itu.

Dalam keterangannya setelah meninjau training center PSSI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Presiden menyebut reshuffle bisa saja terjadi jika diperlukan.

"Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan (bisa jadi ada reshuffle)," ujar Jokowi, seperti dilansir siaran Youtube Kompas TV.

"Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya (masih) punya hak prerogatif," ucap Jokowi.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin menegaskan, perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.