Volume Transaksi Bulanan QRIS se-Eks Karesidenan Pekalongan Naik Jadi 2,2 Juta 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Dalam satu tahun terakhir, volume transaksi bulanan QRIS di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan mengalami peningkatan rata-rata 141 persen, atau dari 934.615 menjadi 2,2 juta transaksi. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Tegal Marwadi, saat memberikan sambutan pada Penutupan Pekan QRIS Nasional (PQN), Ferbi dan Road To Fesyar, serta Peluncuran E-Parkir, di Jalan KH. Wahid Hasyim, Komplek Alun-alun Kota Tegal, Minggu (18/8/2024). 

Hadir dalam acara tersebut, Pj Wali Kota Tegal, Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal, Komandan Kodim 0712, Komandan Lanal Tegal dan Kepala Otoritas Jasa keuangan (OJK) Tegal.

Pencapaian tersebut, dikatakan Marwadi merupakan hasil dari sinergi pentahelix antara BI, Pemda, Perbankan, dan seluruh masyarakat. 

Selain kenaikan volume transaksi menggunakan QRIS, Marwadi juga menyampaikan seluruh Kota dan Kabupaten di wilayah KPw BI Tegal saat ini memiliki Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau ETPD. 

Sehingga sebagai upaya untuk mendukung UMKM go-global, Bank Indonesia terus mendorong akselerasi digitalisasi, salah satunya pemanfaatan e-commerce dan sistem pembayaran melalui pemanfaatan QRIS. 

"Kami juga mengajak semuanya untuk terus menggunakan produk UMKM dalam negeri, bangga mengkonsumsi produk lokal dan bangga berwisata lokal. Caranya dengan tetap menggunakan metode pembayaran QRIS," ujar Marwadi, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com. 

Penggunaan QRIS di Kota Tegal termasuk E-Parkir, sambung Marwadi, maka diharapkan digitalisasi di Kota Tegal akan meningkat. 

Hal itu menurut Marwadi, QRIS memiliki banyak manfaat bagi Pemerintah, seperti dalam tata kelola keuangan lebih transparan dan akan lebih mudah diatur, karena bisa memonitor secara langsung uang yang diterima dan uang yang akan dibelanjakan.

Nantinya indikator akan terlihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

"Jika kita sudah mengimplementasikan QRIS dan pembayaran digital lainnya, tapi PAD tidak meningkat berarti ada sesuatu kekeliruan," jelas Marwadi.

Sehingga menurut Marwadi, penggunaan QRIS harus dimonitor secara terus menerus dan menerapkan prinsip KIS. 

"KIS yang dimaksud yaitu Konsisten dalam penerapan, Inovatif perluasan di tempat layanan, dan Sinergi yang berarati membutuhkan kerja sama antar semua pemangku kepentingan, baik Pemerintah Daerah, Bank Indonesia dan dunia perbankan," ungkapnya. 

Sementara itu, Pj Wali Kota Tegal Dadang Somantri menjelaskan, pelaksanaan Pekan QRIS Nasional (PQN) bertujuan untuk memasyarakatkan penggunaan QRIS. 

Menurut Dadang, Pembayaran menggunakan QRIS lebih sederhana dan lebih aman, serta memudahkan jika transaksi atau pembayarannya dalam jumlah rupiah pecahan kecil.