"Mau Gak Dia Nurut?" Kisah Megawati saat PDIP Diminta Usung Anies di Pilkada Jakarta

TRIBUNJATENG.COM - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberi sinyal menolak usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. 

Sikap Megawati tak berubah meski ada sejumlah kalangan yang berusaha memaksakan kehendak agar PDIP mengusung mantan Gubernur Jakarta itu

Wacana Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta 2024 dari PDIP kemungkinan besar kandas di tengah jalan.

Baca juga: Putusan MK Terbaru, PDIP Siap Usung Anies Baswedan dan Mantan Walikota Semarang di Pilkada Jakarta?

Baca juga: PKS Minta Maaf Batal Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024

Cerita soal adanya desakan dari kalangan tertentu itu disampaikan Megawati saat pidato pengumuman pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung PDIP.

Megawati heran dengan langkah sekelompok orang yang menamakan diri sebagai "Satgas Hitam" mendatangi markas PDIP.

Satgas ini mendorong Anies Baswedan didukung PDIP.

Dia lalu bertanya kepada Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun.

"Eh enak aja ya ngapain gua suruh dukung Pak Anies. Dia bener nih kalau mau sama PDIP? Kalau mau sama PDIP jangan gitu dong. Mau gak nurut?" ujar Megawati di DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (22/8/2024).

 Baca juga: Putusan MK Terbaru, PDIP Siap Usung Anies Baswedan dan Mantan Walikota Semarang di Pilkada Jakarta?

 Baca juga: PKS Minta Maaf Batal Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024

 Baca juga: Detik-detik Gibran Nyelonong Pergi Usai Hadiri Deklarasi Ridwan Kamil-Suswono Maju Pilkada Jakarta

Megawati menilai tidak semudah itu mendapat dukungan dari PDIP.

Dia lalu mempertanyakan ke mana saja selama ini, baru muncul ketika butuh dukungan.

"Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya lalu kamu ke mana kemarin sore. Mbok jangan gitu dong," jelasnya.

Megawati Soekarnoputri pun meminta agar hak rakyat untuk memilih pemimpinnya diberikan dengan seluas-luasnya, tanpa ada upaya menghambat dan mengatur-atur sesuai keinginan diri sendiri dengan cara melawan aturan Konstitusi yakni Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Megawati merasa gelisah dengan dinamika politik belakangan ini.

Sebab dia menilai ideologi Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia seharusnya menjadi landasan terpenting di dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Namun di dalam praktiknya, wajah kekuasaan kini lebih dominan ditampilkan daripada wataknya yang membangun peradaban," tandas Megawati