Polres Tegal Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Candi 2024-2025, Pengamanan Pilkada 2004

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Polres Tegal melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Candi 2024-2025, berlokasi di Lapangan Depan Pemkab Tegal, pada Jumat (23/8/2024). 

Kegiatan Apel kali ini, dalam rangka Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024.

Selain anggota Polres Tegal, Apel Gelar Pasukan juga diikuti personel dari instansi terkait seperti TNI, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, BPBD Kabupaten Tegal, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tegal, perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tegal. 

Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Tegal AKBP Andi M Indra Waspada Amirullah.

Pada kesempatan itu, Kapolres Tegal sekaligus menyematkan pita tanda Operasi Mantap Praja Candi 2024-2025 kepada tiga perwakilan personel. 

Setelah apel selesai, Kapolres Tegal bersama Dandim 0712 Tegal dan pejabat instansi terkait lainnya, memeriksa kendaraan operasional yang nantinya digunakan selama Operasi Mantap Praja Candi 2024-2025. 

Dalam amanatnya, AKBP Andi M Indra Waspada Amirullah menjelaskan, penyelenggaraan Operasi Mantap Praja Candi dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 khususnya di Kabupaten Tegal. 

Berkaitan dengan hal itu, maka dilakukan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Candi untuk mengecek kesiapan personel maupun sarana dan prasarananya. 

Harapannya, pelaksanaan Pilkada tahun 2024 khususnya di Kabupaten Tegal bisa terselenggara dengan aman dan lancar. 

"Operasi Mantap Praja Candi dilaksanakan selama 112 hari, dimulai sejak 27 Agustus 2024 sampai 25 Februari 2025. Sehingga keberhasilan pengamanan Pilkada 2024, terdapat lima kunci sukses yang harus diketahui," jelas Kapolres Tegal AKBP Andi M Indra Waspada Amirullah, pada Tribunjateng.com. 

Adapun lima kunci sukses pengamanan Pilkada 2024 menurut Kapolres Tegal, pertama yaitu regulasi yang jelas.

Kedua, logistik tepat waktu dengan memanfaatkan produk dalam negeri. 

Ketiga, penyelenggaraan yang profesional, berintegritas dan netral. 

Keempat, peserta Pilkada yang kompeten. 

Kelima, pemilih yang berpendidikan.