Rincian Harta Kekayaan LHKPN Wurja Calon Tunggal Wakil Bupati Brebes Dampingi Paramitha Widya Kusuma

Rincian Harta Kekayaan LHKPN Wurja Calon Tunggal Wakil Bupati Brebes Dampingi Paramitha Widya Kusuma

TRIBUNJATENG.COM - Berikut rincian harta LHKPN terbaru Wurja bakal calon wakil bupati Brebes berpasangan dengan Paramitha Widya Kusuma.

Pasangan Paramitha Widya Kusuma dan Wurja resmi mendaftar sebagai cabup dan cawabup Brebes.

Paramitha dan Wurja diusung 11 partai politik (parpol).

Yaitu partai parlemen PDI-P, PKB, Gerindra, Nasdem, Golkar, PPP, PKS, PAN serta Demokrat, dan dua nonparlemen yaitu Perindo, dan Partai Buruh.

Paramitha Widya Kusuma dan Wurja diketahui menjadi pasangan calon tunggal untuk Pilbup Brebes 2024 setelah Ady Setiawan dan Waidin setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Inilah rincian kekayaan Wurja berdasarkan LHKPN yang dilaporkan 21 Mei 2023:

BIDANG : LEGISLATIF

LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WURJA

2. Jabatan : WAKIL KETUA DPRD

3. NHK : 529136

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.390.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 284 m2/165 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

2. Tanah Seluas 181 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000

3. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 399.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

4. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 144.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 20.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.953.100.000

III. HUTANG Rp. 294.475.105

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.658.624.895

Sehingga berdasarkan perhitungan dari KPK melalui pengumuman LHKPN total harta yang dimiliki oleh Wurja adalah sebesar Rp. 1.658.624.895.

KPK sendiri merilis pengumuman LHKPN sebagai pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (*)