BBPOM Semarang Pastikan Layanan Publik Ramah untuk Kelompok Rentan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Balai Besar POM di Semarang menunjukkan komitmen dalam melayani seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

Kepala Balai Besar POM Semarang, Lintang Purba Jaya menyampaikan, sejak tahun 2021 Balai Besar POM di Semarang telah berupaya untuk memastikan bahwa fasilitas dan layanan publik yang diberikan memenuhi standar inklusif.

Menurutnya, dalam proses pembangunan sarana dan prasarana, pihaknya telah memperhatikan kebutuhan disabilitas fisik maupun sensoris.

Baca juga: Pabrik Mie yang Berdiri Sejak 1990 Digerebek BPOM Semarang, Produknya Ternyata Mengandung Formalin 

"Kami ingin memastikan bahwa pada tahun 2024 ini, semua fasilitas yang kami sediakan sudah memenuhi kriteria ramah terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas," ujar Lintang di sela asesmen penilaian sarana prasarana Balai Besar POM di Semarang, Rabu (11/9/2024).

Asesmen penilaian dilakukan oleh tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan melibatkan kelompok penyandang disabilitas terkait.

Penilaian ini bertujuan untuk memastikan fasilitas dan pelayanan publik yang disediakan ramah bagi kelompok rentan.

Menurut Lintang, seluruh layanan publik yang dinilai oleh Kemenpan-RB telah memenuhi persyaratan untuk kelompok rentan.

Meskipun demikian, BPOM Semarang menyadari bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci dalam pelayanan publik agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Tim Balai Besar POM semarang harus mampu dan siap memenuhi dan menerima teman-teman kelompok rentan ataupun penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan layanan yang sama dan adil bagi semua masyarakat," ungkapnya.

Ketua Tim Kemenpan-RB Analis Kebijakan Madya Liesworo Susanti memberikan penilaian positif mengenai sarana dan prasarana di Balai Besar POM Semarang.

Dalam penilaiannya, Liesa mencatat bahwa terdapat lima aspek penting yang dinilai dalam aksesibilitas. Lima aspek itu yakni kebijakan dan kepemimpinan; aksesibilitas fisik; aksesibilitas informasi; akomodasi yang layak; dan aspek sumber daya manusia.

Dalam peninjauannya, Liesa menegaskan bahwa fasilitas yang ada sudah memenuhi berbagai aspek penilaian aksesibilitas.

"Aksesibilitas yang kami lihat di sini misalnya ada jalur landai dengan pegangan. Ini bukan hanya menjadi persyaratan dari Kemenpan-RB, tetapi juga Kementerian PUPR untuk bangunan yang melayani kelompok rentan. Kemudian lainnya, di sini juga kami lihat ada toilet khusus untuk disabilitas," terangnya.

Baca juga: INFOGRAFIS: BPOM Semarang Temukan Pabrik Mi Berformalin

Di sisi itu, ia juga menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas yang ramah bagi disabilitas netra, termasuk penggunaan warna kontras dalam desain bangunan untuk membantu penglihatan. 

Ia mengatakan, ini juga berguna bagi kelompok lansia yang dimungkinkan mengalami kesulitan melihat.

"Kami juga mengapresiasi keberadaan SDM di Balai Besar POM Semarang yang memahami kebutuhan aksesibilitas, seperti juru bahasa isyarat dan duta pelayanan yang siap membantu disabilitas dalam menerima layanan," jelasnya. (idy)