Polri Usut Dugaan Penyelewengan Dana PON 2024, BPKP Terjunkan 77 Auditor

TRIBUNJATENG.COM - Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI digelar di Aceh-Sumatra Utara (Sumut) pada 8-20 September 2024.

Dugaan penyelewengan dana mencuat setelah beberapa venue dan fasilitas yang diterima atlet maupun ofisial dinilai tidak layak.

Dilansir dari Kompas.com, Rabu (11/9/2024), beberapa kontingen juga mengeluhkan konsumsi untuk sarapan dan makan malam serta transportasi untuk atlet yang terlambat.

Baca juga: Konsumsi Atlet PON Terlambat bahkan Ada Makanan Basi, Ini Penyebabnya

Terkait dugaan penyelewengan dana PON 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diterjunkan langsung ke lokasi untuk mengecek kondisi di arena.

Tidak hanya itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menerjunkan auditor untuk mengusut dugaan tersebut.

Lantas, bagaimana progres pengusutan dugaan penyelewengan dana PON 2024?

1. Polri akan terbang ke lokasi PON 2024

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Kombes Arief Adiharsa mengatakan, pihaknya tengah mengusut dugaan penyelewengan dana PON 2024.

Langkah tersebut diambil setelah Polri menerima laporan terkait indikasi penyelewengan dana PON 2024.

“Dalam konteks preventif dan memberikan asistensi agar kegiatan PON XXI terlaksana dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan keuangan,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Kamis (12/9/2024).

Arief menjelaskan, Polri sudah menjalin koordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo soal dugaan penyelewengan dana PON 2024.

Ia mengatakan, Bareskrim Polri, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, dan Polda Sumut sudah membentuk Satuan Tugas Pendampingan Kegiatan PON 2024.

Setelah satgas tersebut dibentuk, tim akan terbang ke lokasi PON pada Jumat (13/9/2024) untuk melakukan pendalaman dan klarifikasi secara langsung di lapangan.

2. BPKP terjunkan 77 auditor

Guna mendukung pengusutan dugaan penyelewengan dana PON 2024, BPKP menerjunkan 77 auditor untuk memastikan setiap aspek pengelolaan administrasi dan keuangan dijalankan berdasarkan prinsip akuntabilitas.