Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Kabinet Prabowo Gibran

Program Makan Bergizi Gratis Berpotensi Naikkan Impor Pangan, Peternak Lokal Tak akan Kecipratan

Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic (Core) Eliza Mardian menilai program makan bergizi gratis (MBG)

ilustrasi Diskominfo Batang
Siswa SMPN 9 Batang saat makan bersama di sekolah. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic (Core) Eliza Mardian menilai program makan bergizi gratis (MBG) pemerintahan baru bakal meningkatkan impor pangan bila tata kelola produksi dalam negeri tak dibenahi.

“Jika tata kelola produksi dalam negeri tidak segera dibenahi dengan pendekatan kebijakan baru, maka tak dapat dipungkiri impor pangan akan meningkat,” ujarnya, kepada Kontan.co.id, Kamis (12/9).

Menurut dia, kondisi tata kelola pangan di Indonesia masih carut marut dan belum diperbaiki hingga ke akar persoalannya. Pemerintah pun sedari awal mengatakan untuk mendukung program MBG itu diawali dengan impor susu, dan secara bertahap akan menggenjot produksi dalam negeri.

“Sebelum ada program MBG pun kebutuhan susu dalam negeri sebagian besar dipenuhi dari impor berkisar 80 persen,” jelasnya.

Eliza menuturkan, rencana pemerintah untuk mengimpor bakalan sapi demi menggenjot produksi dalam negeri juga perlu terus dikawal dan diamati.

Menurutnya, untuk mengembangkan peternakan sapi pedaging dan sapi perah memerlukan investasi yang besar, kesiapan sumber daya manusia (SDM), sekaligus sistem logistiknya.

Jika pemerintah ingin mengambil jalan pintas, dia menambahkan, investor dengan modal besar bakal berlomba-lomba untuk mengambil peran dalam program MBG ini.

“Sementara peternak lokal dengan segala keterbatasan modal, SDM, dan teknologi tidak akan kecipratan kue ekonomi MBG yang dialokasikan sebesar Rp 71 triliun,” ucapnya.

Semestinya, Eliza menyatakan, program MBG menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pangan Tanah Air dengan cara membangun rantai pasok lokal, linkage peternak, petani, dan nelayan lewat program yang mesti dikeluarkan pemerintah.

“Program MBG ini semestinya jadi captive market bagi para produsen lokal. MBG ini bisa memberikan kepastian harga dan jaminan pasar bagi produsen lokal,” bebernya.

Eliza mengungkapkan, program MBG itu ruh-nya adalah menggerakkan perekonomian daerah dengan membangun rantai pasok lokal, di mana petani, nelayan, dan peternak dilibatkan menjadi pemasok utama.

“Jangan sampai Bulog malah ditugaskan untuk menjalin berbagai kerja sama untuk mempermudah impor, sehingga anggaran MBG ini tidak ke level petani dalam negeri, malah kita menjadi marketnya petani negara lain,” tukasnya.

Siapkan suplai

Adapun, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mempersiapkan jejaring penyuplai dan distribusi dalam ekosistem pangan yang dapat diintegrasikan guna menunjang pelaksanaan program MBG.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, hal itu dalam rangka memitigasi kemungkinan terjadinya situasi fluktuasi pangan.

Ia mengeklaim, kolaborasi Bapanas bersama asosiasi pelaku usaha dan pengelola pasar tradisional dan modern telah terbentuk dengan baik.

Arief pun berharap jejaring sinergis itu mampu terus dijaga dalam rangka meraih stabilitas pangan. Selain itu, bisa berpadu dengan Badan Gizi Nasional sebagai pihak pelaksana program MBG. "Badan Pangan Nasional siap mendukung dan berkolaborasi secara intensif,” tuturnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (12/9).

Arief menyebut, penguatan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) oleh BUMN pangan terus diupayakan Bapanas. Penguatan CPP juga dalam rangka mendukung pemenuhan program MBG.

"Melalui CPP yang memadai, nantinya bisa turut menyokong pasokan pangan pokok yang dibutuhkan selama pelaksanaan MBG yang dimulai tahun depan,” terangnya.

MBG dinilai merupakan program yang dapat membuktikan hasil produksi petani dan peternak di hulu tersambung sampai di hilir, sehingga hasil panen dipastikan bisa diserap.

Penguatan stok CPP selama ini dilaksanakan oleh Perum Bulog dan ID FOOD. Penguatan stok dilakukan dengan mendahulukan penyerapan produksi dalam negeri.

Namun, jika produksi dalam negeri defisit antara produksi dan kebutuhan konsumsi bulanan, baru pemerintah melakukan importasi. (Kontan/Arif Ferdianto/Tribunnews/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz)

Baca juga: Inteljen Jaksa Agung Tengarai Ada Kemerosotan Moral, Ini Dia Dukungan LDII

Baca juga: Polri Usut Dugaan Penyelewengan Dana PON 2024, BPKP Terjunkan 77 Auditor

Baca juga: Pesawat Cessna Ditumpangi Menhub dan Wamen ATR Mendarat di Bandara IKN

Baca juga: Buah Bibir : Sintya Marisca Ngefans Bruno Mars Sejak Remaja

 

Sumber: Tribun Jateng
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved