Menko Polhukam segera Evaluasi Permasalahan Kebocoran 6 Juta Data NPWP

DJP membantah dugaan kebocoran 6 juta data NPWP, termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap data log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.

"Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak," kata dia.

Dia juga mengungkapkan DJP sudah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN, dan Polri untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian, Dwi mengatakan, DJP berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP.

Untuk memitigasi risiko kejahatan siber, DJP mengimbau agar para Wajib Pajak untuk turut menjaga keamanan data masing-masing dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari tautan maupun mengunduh file mencurigakan agar terhindar dari pencurian data. (kompas/tribun/tribun jateng cetak)