Joko Suranto: Program 3 Juta Rumah Prabowo Lompatan Besar Atasi Krisis Perumahan dan Kemiskinan

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto, menyambut positif program tiga juta rumah yang diusung Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Program ini dianggap sebagai solusi signifikan untuk mengatasi krisis perumahan yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade.

Saat ini, Indonesia menghadapi angka backlog perumahan yang sangat besar, mencapai 12,7 juta unit, dan angka tersebut tidak banyak berubah dalam 10 tahun terakhir. Joko menilai, program tiga juta rumah ini bisa menjadi loncatan besar untuk mengatasi masalah tersebut, serta berperan dalam pengentasan kemiskinan.

“Program ini akan sejalan dengan upaya menurunkan angka backlog. Penyediaan tiga juta unit rumah secara masif akan membantu memenuhi kebutuhan perumahan, terutama di pedesaan dan perkotaan,” ujar Joko Suranto dalam keterangan pers, Rabu (25/9/2024).

Joko menegaskan, penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah langkah penting yang dapat membawa dampak positif pada berbagai sektor ekonomi. “Industri perumahan melibatkan 185 industri ikutan, sehingga membuka banyak lapangan kerja, menciptakan entitas usaha baru, dan mendorong titik-titik pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional,” jelasnya.

Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar bagi bangsa. Dengan membangun rumah bagi MBR, pemerintah mendatang diharapkan mampu menekan angka kemiskinan, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi risiko stunting pada anak-anak.

“Kami di REI sangat mengapresiasi program tiga juta rumah ini karena akan menjadi loncatan besar bagi industri perumahan nasional. Ini adalah pendekatan baru yang sangat berbeda dari cara-cara sebelumnya, yang akan membawa hasil lebih signifikan,” tambah Joko.

Program tiga juta rumah Prabowo Subianto mencakup pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta rumah di perkotaan. Program ini juga dilengkapi dengan subsidi KPR sebesar Rp600.000 per bulan per keluarga miskin selama 25 tahun, dan suku bunga KPR sebesar 5 persen, untuk memudahkan masyarakat yang kurang mampu mendapatkan hunian layak.

Menurut Joko, jika program ini berjalan dengan baik, dampaknya akan terlihat pada pemerataan distribusi pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan banyak peluang ekonomi, terutama di wilayah pedesaan yang sering kali tertinggal dari perkembangan ekonomi nasional.

“Program ini akan memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia, termasuk di desa-desa, bisa memiliki kehidupan yang lebih layak dengan akses terhadap perumahan yang memadai,” tutupnya.