Drama Politik di DPRD Kabupaten Semarang, PPP Lambat Usulkan Nama Pimpinan

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Jajaran Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang periode 2024-2029 telah diumumkan pada Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Semarang pada Sabtu (28/9/2024) kemarin.

Pimpinan yang terpilih berasal dari PDI Perjuangan, PPP, PKB, dan Nasdem.

Nama Bondan Marutohening dari PDI Perjuangan diumumkan menjadi Ketua DPRD Kabupaten Semarang secara definitif.

Baca juga: Pimpinan Definitif DPRD Karanganyar Segera Terbentuk, 3 Partai Politik Sudah Ajukan Nama

Sedangkan, untuk jajaran wakil, baru terdapat dua nama yakni Umar Sujadi dari PKB dan Suyadi dari Nasdem.

Untuk nama dari PPP Kabupaten Semarang sendiri hingga kini belum diusulkan dan diumumkan.

“Sebenarnya dari DPP PPP sendiri sudah memberikan tembusan surat ke Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Semarang, namun hingga kini belum ada surat pengantarnya dari DPC PPP Kabupaten Semarang. 

Artinya, belum bisa diumumkan," kata Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening seusai rapat paripurna.

Meskipun demikian, lanjut dia, pengumuman nama pimpinan tetap harus dilakukan dan tidak perlu menunggu usulan dari partai politik lengkap.

Bondan berharap, tiga nama pimpinan DPRD Kabupaten Semarang tersebut bisa segera dilantik agar bisa segera membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

"Meski PPP belum memasukan usulan nama, kami yakini tidak akan menganggu kinerja dan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh DPRD Kabupaten Semarang.

Oleh karenanya saya berharap bisa segera dilantik, supaya kemudian bisa segera membentuk AKD ini," imbuh dia.

Menurut Bondan, terdapat sejumlah agenda penting yang harus dilaksanakan, meliputi RAPBD 2025 dan usulan dari eksekutif seperti ruislag (tukar guling) tanah, serta fungsi-fungsi pengawasan dari DPRD.

Dia mengaku, belum bisa berkomentar apakah keterlambatan pengusulan nama dari PPP tersebut berkaitan dengan Pilkada 2024, mengingat Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang, Nurul Huda yang maju sebagai Calon Bupati Semarang.

"Soal itu ya sudah menjadi ranah dan kewenangan internal dari PPP sendiri, ya.

Saya tidak tahu soal itu, namun yang pasti sampai saat ini kami belum menerima surat dari DPC PPP Kabupaten Semarang,” tegas Bondan.