Bhima Yudhistira Adhinegara Sebut Kelas Menengah Bisa Miskin, Inilah Penyebabnya

Selain itu, Mulyanto menyatakan, pemerintah harus memperbaiki sistem pengawasan untuk meminimalisasi penyimpangan penyaluran BLT. Pemerintah harus menyiapkan aparat penegak hukum dan aturan yang tegas untuk menindak pihak-pihak yang mencoba berbuat curang.

"Jangan seperti sekarang, sistem pengawasan lemah, sehingga BLT bocor dikorupsi banyak pihak. Hal lain yang perlu dilakukan juga Pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran," bebernya.

"Pengurangan atau pengalihan subsidi BBM sebaiknya harus diikuti dengan efisiensi anggaran. Jangan sampai subsidi untuk rakyat dikurangi, tapi subsidi untuk pengusaha dan kelompok bisnis tertentu tetap jalan," sambungnya.

Ia pun mencontohkan, soal pemberian dana Proyek Strategis Nasional (PSN) ke proyek komersial swasta seperti PIK 2 dan BSD. "Kebijakan ini tentu tidak adil," tukasnya.

Selain itu, Mulyanto mengungkapkan, pemerintah harus berani mengevaluasi proyek ambisius yang menelan anggaran sangat banyak, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia berujar, Pemerintahan Prabowo harus berani mengambil sikap atas proyek tersebut. Bahkan bila dianggap memberatkan APBN, sebaiknya dihentikan.

Apalagi, dia menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tidak langsung menyatakan sudah menyerah, karena baru menyadari bahwa memindahkan IKN dan ASN tidak mudah.

"Syarat ini perlu dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan masyarakat miskin tidak makin berat beban hidupnya," tandasnya. (Kontan/Shifa Nur Fadila/Tribunnews/Dennis Destryawan)

Baca juga: Fasindo Group Incar Potensi Kawasan Industri

Baca juga: Taneem Kenalkan 8 Produk Fesyen Tema Gerhana

Baca juga: Skor Indonesia vs Yaman u20 : Gol Raven Dibalas Cepat, Garuda Lolos ke Putaran Final Asia U20 2025

Baca juga: Hasil Motogp Mandalika : Martin Juara, Empat Pebalap Bersenggolan Jatuh di Tikungan Seusai Start