Hartopo-Mawahib Janjikan Pemerataan Pembangunan dari Desa Lewat Tunjangan RT RW-Bankeu

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kudus, Hartopo - Mawahib optimistis bisa meraih dukungan lebih dari 60 persen dalam pagelaran Pilkada Kudus 2024. 

Target tersebut diukur dari tingkat keberhasilan Pilpres Februari lalu, di mana Koalisi Indonesia Maju (KIM) di dalamnya Partai Gerindra, Golkar, Demokrat dan PAN mendapatkan mayoritas dukungan dari masyarakat Kudus.

Gerindra, Golkar, dan Demokrat yang mendukung Hartopo - Mawahib sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kudus optimis bisa mengulang kesuksesan Pemilu Februari lalu pada Pilkada serentak November nanti di Kabupaten Kudus.

Calon Wakil Bupati Kudus, Mawahib mengatakan, syarat mutlak yang diupayakan semua relawan adalah memenangkan Hartopo-Mawahib minimal 50 persen + 1. Namun, target utama dalam kontestasi Pilkada 2024 di Kota Kretek bisa mendapatkan suara dukungan lebih dari 60 persen.

Untuk mendapatkan hasil maksimal, Hartopo-Mawahib menerjunkan relawan sampai ke tingkat RT dan RW.

Baca juga: 40 Menit dari Kota Kudus, Yuk Nikmati Gurihnya Olahan Entok Warung Mbak Ngatri di Lereng Muria

Sejauh ini pembentukan relawan Hartopo-Mawahib di tingkat RT RW sudah berjalan 80 persen. Setiap RT dan RW terdiri dari 5-15 relawan, sebagai ujung tombak kemenangan Hartopo-Mawahib di Pilkada Kudus 2024. 

Pihaknya juga bakal mengoptimalkan masa kampanye terbuka untuk menyosialisasikan program-program pembangunan untuk lima tahun ke depan. 
  
"Kampanye Paslon sudah dimulai sejak kemarin. Untuk kampanye terbuka dengan mengerahkan massa banyak, rencananya kami adakan di pertengahan November," terangnya, Rabu (2/10/2024).

*Janjikan Pemerataan Pembangunan Lewat Desa*

Paslon Hartopo-Mawahib menyiapkan sejumlah program untuk pembangunan Kabupaten Kudus lima tahun ke depan. 

Di antaranya, melanjutkan program Honorarium Kesejahteraan Guru Swasta (HKGS) untuk guru TPQ, Madin, Paud, RA, TK, MI/SD, MTS/SMP, dan MA. Tunjangan kesehatan, tunjangan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan kematian bagi guru swasta dan tenaga kependidikan. Tunjangan kesehatan bagi BPD, dan perangkat desa, serta operasional dan pemberdayaan RT RW Rp 16 juta per tahun. 

BLT bagi buruh, bantuan UMKM, pemberdayaan petani dan bantuan alat pertanian. Seragam gratis untuk siswa baru jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTS. Bantuan ambulance berbasis masjid, rumah ibadah, dan pemerintah desa. 

Tunjangan kesejahteraan marbot, imam, dan takmir masjid. Bantuan fasilitas dan pembinaan pesantren, majelis taklim, lembaga adat, Jam'iyyah tahlil, punden dan belik, serta santunan kematian Rp 1,5 juta.

Mawahib menyebut, program HKGS masuk dalam program unggulan bersifat melanjutkan program bupati dan wakil bupati Kudus sebelumnya, Tamzil dan Hartopo. Diberikan dengan nominal Rp 1 juta perbulan.

Sementara program bantuan RT dan RW Rp 16 juta per tahun diinisiasi untuk pemerataan pembangunan Kudus melalui desa. Rinciannya Rp 11 juta untuk segala hal berkaitan dengan kearifan lokal dan pembangunan daerah tepat sasaran, serta Rp 5 juta untuk kebutuhan operasional.

Dia menyebut, pemerintah desa merupakan ujung tombak pemerataan pembangunan tepat sasaran. Sehingga harus diperhatikan dengan baik, agar pembangunan dari bawah berjalan optimal. 

"Kami juga berencana menyiapkan program bantuan keuangan (Bankeu) di tiap desa Rp 500 juta per tahun, untuk pembangunan infrastruktur di pedesaan. GOR sepakbola juga akan kami revitalisasi tahun depan berstandart FIFA. Dalam rangka mewujudkan pembangunan dari bawah untuk pemerataan pembangunan di Kudus," ujar dia. (Sam)