"Diminta Jalankan Peran Strategis" AHY Ungkap Permintaan Prabowo, Jadi Menteri Apa?

TRIBUNJATENG.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa ia kembali diminta untuk bergabung dalam kabinet mendatang.

Permintaan tersebut datang dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Saya sendiri diminta untuk bisa menjalankan peran yang strategis ke depan,” ujar AHY setelah pertemuannya dengan Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024).

Baca juga: Para Tokoh Besar Merapat ke Kertanegara! Inikah Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran? Ada AHY-Yusril

Baca juga: Pertemuan Tertutup Prabowo dan SBY di Kertanegara IV Bahas Tantangan 5 Tahun ke depan

AHY menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Prabowo.

Ia juga menyampaikan rasa syukurnya karena masih diberi kesempatan untuk membantu pemerintahan di masa mendatang.

Meski demikian, AHY enggan merinci posisi kementerian yang akan diisinya.

Ia hanya menyebutkan bahwa Prabowo telah mengajaknya berdiskusi mengenai sumber daya manusia (SDM).

“Biar beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses."

"Pembangunan itu fisik maupun SDM,” tuturnya.

“Saya rasa menjadi satu bagian yang tak terpisahkan, kalau sukses semuanya tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud,” imbuh dia.

Kabinet Prabowo

Kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan akan terdiri dari 46 kementerian.

Jumlah ini termasuk beberapa kementerian hasil peleburan dan pemecahan dari kementerian sebelumnya.

Informasi ini dilansir dari Kompas.com, Senin (14/10/2024).

Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengumumkan susunan kabinetnya pada Minggu malam, 20 Oktober 2024, setelah pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Pelantikan para menteri baru yang akan mengisi kabinetnya diperkirakan akan berlangsung pada Senin, 21 Oktober 2024.

Menurut Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, jumlah kementerian pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran diperkirakan mencapai sekitar 46.

Meski demikian, jumlah ini belum final karena masih ada proses finalisasi.

"Jadi begini, saya nanti masih menghitung finalisasinya jumlahnya berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada, pas sekitar-sekitar itu (46 kementerian)," kata Dasco, dilansir dari Kompas.com, Jumat (11/10/2024).

Dasco juga menambahkan bahwa ada sejumlah kementerian yang akan dipecah untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya.

Beberapa kementerian tersebut di antaranya adalah Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Ada juga kementerian baru yang akan didirikan, seperti Kementerian Pekerja Migran Indonesia dan Badan Gizi Nasional.

Daftar Kementerian yang Berpotensi Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

Berikut bocoran daftar kementerian pada kabinet Prabowo yang masih bersifat sementara dan dapat berubah:

Kementerian Luar Negeri
Kementerian Pertahanan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Kementerian Pertanian
Kementerian Kehutanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Perumahan Rakyat
Kementerian Perhubungan
Kementerian Desa
Kementerian Transmigrasi
Kementerian Perdagangan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Kementerian Koperasi
Kementerian Perindustrian
Kementerian Pariwisata
Kementerian Ekonomi Kreatif
Kementerian UMKM
Kementerian Agama
Kementerian Sosial
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Kesehatan
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan Tinggi
Kementerian Kebudayaan
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kementerian Keuangan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Kementerian Hukum
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM)
Kementerian Sekretariat Negara
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan
Menteri Era Jokowi Masih Akan Dipertahankan

Di sisi lain, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andi Rahmad Wijaya, mengonfirmasi bahwa sejumlah menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan tetap bertugas di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Langkah ini diambil untuk mempermudah transisi pemerintahan dan menjaga stabilitas kebijakan.

"Secara statistik, saya tidak hapal, tapi saya bisa katakan mayoritas kabinet pemerintahan Pak Jokowi akan masuk menjadi anggota kabinet Pak Prabowo," kata Andi, Sabtu (12/10/2024).

Andi menjelaskan bahwa keputusan mempertahankan sejumlah menteri Jokowi juga berkaitan dengan integrasi gagasan-gagasan presiden sebelumnya, seperti gagasan Trisakti Presiden Soekarno, yang kerap disampaikan Prabowo Subianto.

Gagasan tersebut menitikberatkan pada kedaulatan politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Beberapa menteri Jokowi yang memberikan sinyal akan bergabung kembali dalam kabinet Prabowo antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Bahlil mengaku akan mendapatkan jabatan yang tidak jauh berbeda dari posisinya saat ini.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga disebut akan kembali menjabat sebagai menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Menurut Zulkifli, dirinya sudah diminta oleh presiden terpilih untuk bergabung kembali dalam pemerintahan yang baru.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga dikabarkan akan melanjutkan tugasnya di kabinet Prabowo.

Tito mengungkapkan bahwa presiden terpilih telah mengajaknya untuk bergabung kembali guna membantu mengatasi berbagai isu seperti inflasi.

Tak hanya itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga mendapat tawaran untuk kembali bergabung dalam kabinet baru ini. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Usai Bertemu Prabowo, AHY Mengaku Diminta Jalankan Peran Strategis di Kabinet"