130 Perusahaan Tunda Pelunasan Pita Cukai Rp 163,61 Triliun, Piter: Aturan Bisa Matikan Industri

"Keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan akan menjadi faktor kunci dalam menentukan arah kebijakan bagi industri tembakau ke depan," ucapnya.

Elizabeth menyarankan agar pemerintahan baru perlu mempertimbangkan ulang dan menghentikan proses perumusan regulasi tersebut.

Ia berujar, proses perumusan Rancangan Permenkes, termasuk di dalamnya aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek, perlu ditinjau ulang, dimulai dengan dialog terbuka dengan industri tembakau, pakar kesehatan, dan masyarakat sipil untuk mencari solusi yang lebih adil.

Upaya ini diperlukan agar mendapatkan kebijakan yang seimbang antara pengendalian konsumsi rokok dan dampak ekonomi yang ditimbulkan.

Selain itu, Elizabeth memandang PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes berpotensi menekan penerimaan negara dari cukai rokok. Sementara, cukai rokok merupakan satu sumber pendapatan penting bagi negara.

Jika rencana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes diterapkan, menurut dia, pertumbuhan peredaran rokok ilegal akan berpotensi semakin meningkat, dan imbasnya tentu ke penurunan penerimaan negara yang berasal dari cukai rokok dan pajak–pajak lain terkait industri tembakau.

“Penurunan penerimaan tersebut akan berdampak langsung pada kemampuan pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi,” terangnya.
Selain itu, PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes juga dapat memberikan dampak negatif bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. (Kontan/Adinda Ade Mustami/Dendi Siswanto/Tribunnews)

Baca juga: Bocah 5 Tahun di Jakarta Timur Disiksa Orangtuanya Selama 5 Bulan Terakhir

Baca juga: Harga Emas Cetak Rekor Lagi

Baca juga: Banjir Bandang Tewaskan 51 Orang di Valencia

Baca juga: Cara Pecahkan Puzzle Game Hamster Kombat Hari Ini Kamis 31 Oktober 2024, Klaim Koinnya Sekarang!