Presiden Prabowo Subianto Tata Ulang Penyaluran Subsidi Energi

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat internal membahas program subsidi, termasuk subsidi energi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10).

Rapat internal itu juga diikuti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Dalam rapat itu, Prabowo menyampaikan arahan kepada anggota kabinetnya soal program subsidi agar lebih dipertajam dan tepat sasaran.

"Tadi kami membahas sesuatu yang sangat spesifik. Tadi tentang arahan presiden supaya dikaji, dipertajam mengenai subsidi supaya lebih tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasinya," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, usai rapat.

Menurut dia, arahan tersebut mencakup semua program subsidi, terutama subsidi energi.

"Ini soal kebijakan energi. Ya segala macam subsidi. Subsidi itu nanti akan diberikan supaya lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang sangat membutuhkan," bebernya.

Hasan menuturkan, pemerintah sekarang ini masih mempertajam data penerima. Tujuannya agar subsidi nanti benar-bener dirasakan oleh orang yang membutuhkan.

"Jadi tidak ada lagi subsidi salah sasaran, begitu. Jadi tepat sasaran subsidinya ke orang, kan begitu, subsidinya ke orang," jelasnya.

Ia menyebut, presiden memberi waktu jajarannya untuk mempertajam data penerima subsidi dalam 2 minggu ke depan.

"Perintah beliau (Prabowo) dalam waktu 2 minggu ini untuk diselesaikan," tukasnya.

Hasan menyebut, data-data antarkementerian dan lembaga perlu disinkronisasikan di bawah koordinasi Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab sejauh ini, dia menambahkan, data kesejahteraan sosial tercecer di berbagai kementerian, termasuk Kementerian Sosial (Kemensos).

"Seluruh Kementerian akan terlibat di sana, tapi nanti leading sector-nya dari BPS," tuturnya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sempat mengungkapkan, pemerintah berencana membentuk satu data tunggal sebagai data acuan penerima subsidi.

Nantinya, menurut dia, mekanisme penyaluran subsidi akan diatur lebih tepat sasaran dari semula dalam bentuk barang yang realisasinya dibayarkan ke perusahaan pelat merah menjadi penyaluran langsung kepada orang (by name by address).

"Agar yang disebut miskin itu jelas siapa yang paling berhak mendapatkan subsidi. Usulan saya subsidi itu langsung ke sasaran, orang atau keluarga. Tidak melalui BBM, (atau) infrastruktur lainnya, langsung ke orang," terangnya. (Tribunnews/Taufik Ismail/Kompas.com)

Baca juga: 130 Perusahaan Tunda Pelunasan Pita Cukai Rp 163,61 Triliun, Piter: Aturan Bisa Matikan Industri

Baca juga: Bocah 5 Tahun di Jakarta Timur Disiksa Orangtuanya Selama 5 Bulan Terakhir

Baca juga: Harga Emas Cetak Rekor Lagi

Baca juga: Cara Klaim Kode Redeem FF Hari Ini Kamis 31 Oktober 2024: UPDATE! Terbaru yang Masih Aktif