Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dan DPP LDII Ingatkan Tantangan Kebangsaan di Era Media Baru

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Perkembangan teknologi dan media sosial membawa tantangan berat bagi nilai-nilai kebangsaan di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengingatkan bahwa penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila semakin mudah menjangkau masyarakat melalui perangkat canggih seperti ponsel.

“Bahaya radikalisme agama hingga pemujaan kebebasan individu yang mengabaikan nilai moral bangsa kini langsung menerpa masyarakat tanpa filter melalui media sosial,” kata Singgih dalam Sekolah Virtual Kebangsaan (SVK) yang diselenggarakan oleh DPP LDII pada Sabtu (23/11). Acara yang digelar secara daring tersebut diikuti oleh lebih dari 1.500 peserta dari 37 provinsi.

Peran Strategis LDII

Singgih mengapresiasi DPP LDII yang bekerja sama dengan MPR RI untuk menggelar SVK, dengan tujuan menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat.

“Pemerintah tidak bisa sendirian menghadapi tantangan ideologi transnasional. Peran ormas seperti LDII sangat penting untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI,” jelasnya.

Tantangan Global dan Lokal

Ketua DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, juga menyoroti tantangan nasionalisme yang dihadapi Indonesia, terutama akibat globalisasi dan pasar bebas.

“Negara yang kuat adalah syarat mutlak untuk melindungi rakyatnya. Jika negara tidak mampu memberikan kesejahteraan dan keadilan, potensi konflik etnis dan dinamika internal bangsa bisa menjadi ancaman,” ujarnya.

Chriswanto menambahkan bahwa moralitas bangsa yang terus merosot disebabkan oleh pengabaian terhadap nilai-nilai Pancasila. SVK, menurutnya, menjadi salah satu upaya LDII untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebangsaan di tengah tantangan global.

Pancasila Sebagai Jangkar Bangsa

Dalam kesempatan yang sama, akademisi dan filsuf politik Yudi Latif menegaskan bahwa Pancasila adalah filsafat yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Nilai dasar Pancasila, seperti gotong royong, musyawarah, dan kerja sama, harus menjadi inti dari perilaku hidup masyarakat,” ungkap Yudi.

Ia juga menyoroti pentingnya peran komunitas, termasuk lembaga seperti LDII, untuk menjaga nilai-nilai Pancasila.

“Tidak mungkin aparatur negara bekerja sendirian. Komunitas adat, pendidikan, dan agama perlu berperan aktif. LDII, misalnya, konsisten menjadi jangkar Pancasila,” tambahnya.