Akademisi Universitas Muria Kudus: Politik Uang Tidak Akan Melahirkan Pemimpin Ideal

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (UMK) Hidayatullah menyoroti adanya praktik politik uang dalam proses Pilkada Kudus. 

Pasalnya, praktik politik uang ini berimplikasi atas proses politik yang tidak sehat dan akhirnya menghasilkan pemimpin yang tidak ideal.

"Karena jika pemimpin terpilih karena politik uang, maka orientasinya adalah mengembalikan modal yang dikeluarkan selama pencalonan," kata Hidayatullah.

Baca juga: Komitmen Universitas Muria Kudus Cetak SDM Unggul saat Dies Natalis ke-44

Menurutnya politik uang dalam konteks Pilkada Kudus bukan hal baru. 

Hal ini jamak terjadi saat Pilkada dengan mekanisme one man one vote berlangsung. 

Meskipun secara regulasi sudah ada aturan larangan politik uang baik yang tertuang dalam Undang-undang Pemilu maupun Undang-undang Pilkada, namun ada saja cara untuk mengelabuinya.

"Ada yang menyebutnya sebagai kompensasi kepada warga yang telah menyempatkan waktu datang ke TPS. Ada pula yang menyebutnya sebagai bagian dari biaya politik," kata Hidayatullah.

Saking masifnya politik uang akhirnya membuat warga juga permisif. 

Bahkan cenderung menantikannya. Menurut Hidayatullah, kecenderungan warga yang pragmatis atas politik uang karena sebagian besar dari mereka tidak pernah merasakan dampak nyata atas adanya peralihan kepemimpinan.

"Warga menilai siapapun yang terpilih jadi pemimpin nasib saya juga akan sama saja. Untuk itu mereka lebih memilih menerima politik uang karena tidak ada dampak signifikan yang dirasakan siapa yang memimpin," kata Hidayatullah.

Sudah adanya regulasi yang mengatur perihal politik uang, seharusnya ini menjadi ranah tim penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) untuk menindaknya. 

Baca juga: USM dan Universitas Muria Kudus Jalin Kerjasama dalam Pelatihan Tracer Study dan Tracer DUDI

Pada kenyataannya memang tidak ada tindakan.

Sebagai akademisi, Hidayatullah tetap menyerukan agar masyarakat menolak politik uang. Seruan ini mungkin dinilai nonsens. 

Namun itulah yang menurutnya yang terbaik, di mana masyarakat memilih pemimpin berdasarkan peniliainnya bukan karena uang yang diterimanya. (*)