Hasil Hitung Cepat Litbang Kompas di Pilkada Jateng 2024, Luthfi-Taj Yasin Unggul 59,44 Persen Suara

TRIBUNJATENG.COM- Hasil hitung cepat atau Quick Count Litbang Kompas dengan data masuk sebesar 88 persen menyebutkan keunggulan sementara paslon nomor urut 2 di Pilkada Jawa Tengah.

Suara yang diraih Luthfi-Taj Yasin sebesar 59,44 persen. Sedang Andika-Hendi 40,5 persen.

Atmo, selaku tim survei Litbang Kompas mengatakan saat ini mengadakan hitung cepat di 4 provinsi di Pilkada 2024 yakni di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Untuk Jawa Tengah, Atmo mengatakan mengambil 400 sempel di TPS seluruh Jawa Tengah

"Jadi 28 juta di Jawa Tengah, kita lihat ada berapa TPS lalu kita tarik sampel. lalu kita datangi satu orang satu TPS, lalu ada 70 koordinator lapangan dan mereka melaporkan sampling. Kita mengadakan 2 kali yakni quick count dan exit pol," ujarnya di Kantor Tribun Jateng, Rabu (27/11/2024).

"Di Pilada Jateng hitung cepat baru kita buka jam 15.00 WIB, dan nanti jam 16.00 WIB sudah bisa kita lihat hasilnya karena sudah dianggap stabil," imbuhnya.

Baca juga: Luthfi-Yasin Unggul di Pilgub Jateng, Analis Sebut Enam Faktor Penentu Kemenangan

Baca juga: Hasil Quick Count, Data Masuk 96 Persen Pilgub Jateng: Luthfi-Taj Yasin Ungguli Andika-Hendi

Atmo menuturkan kesulitan dalam survei ini yakni para reviewer kami terhalang komunikasi internal sementara kendal eksternal yakni kendala di TPS-nya terkadang sulit untuk dimintai data

Melihat situasi Pilkada di Jawa Tengah tahun 2024 ini, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Semarang, Junaidi menyebutkan saat ini masih ada atmosfer situasi Pilpres 2024 lalu.

"Pilkada ini ada korelasinya dengan Pilpres 2024. Dalam pemilu 2024 ini masih menyisakan persaingan hingga Pilkada. Kita lihat dari partai yang melakukan koalisi. Kita juga harus melihat konsep elektoral yakni massa fanatik, massa cenderung tidak suka lawan politik dan massa mengambang yang belum menentukan pilihan,"

"Maka kalau kita lihat hasil survei litabng Kompas yang hasilnya beda dengan hasil quick count, maka hal itu dipengaruhi oleh massa yang mengambang yang saat survei belum menentukan pilihan," ujar Junaidi.

Sementara pemerhati demokrasi, Khafid Sirotudin melihat pemilih saat ini sangat cerdas dalam menentukan pilihan.

"Saya melihat masyarakat makin cerdas. Di Pilkada Jateng dan Pilwalkot Semarang ini pertarungan head to head juga. hari ini masyarakat milenial tidak memiliki beban sejarah sehingga menentukan pilihan sangat logis," ujar khafid.

Soal peta politik di Jawa Tengah, Junaidi menanggapi adanya asas yang harusnya diluruskan dalam Pilkada Gubernur.

Menurutnya, Pilkada seharusnya dilakukan di Kabupaten dan Kota saja, sementara di tingkat Gubernur sebaiknya ditunjuk langsung oleh Presiden.

"Secara akademis saya melihat ada prespektif keliru dalam partai politik kita. Dalam asas pemilihan gubernur adalah asas dekosentrasi yakni pemerintah provinsi merupakan tangan panjang pemerintahan pusat. Sehingga pesta demokrasi cukup di kabupaten kota saja, provinsi itu tugas pembantuan,"

"Sehingga pemilihan kepala daerah tingkat provinsi tidak perlu dilakukan karena bisa jadi nanti kebijakannya berbeda dengan pemerintah pusat, pemahaman ini harusnya diluruskan. Karena siapapun yang jadi, maka harus mengikuti kebijakan pusat" ujarnya.

Terkait adanya dukungan Prabowo Subianto dan Jokowi yang mendukung Luthfi-Taj Yasin, Khafid memberi tanggapan bahwa popularitas dalam pemilihan kepala daerah sangat penting.

"Sosok yang dipilih adalah sosok yang dikenal, yang diterima dan 'isi tas'. Sosok incumbent itu pasti memiliki popularitas karena sudah dikenal masyarakat. Tapi faktor utamanya adalah sosok itu bisa diterima masyarakat," ujar Khafid.

Sementara itu, Junaidi dan Khafid sepakat jika debat Pilkada memang dibutuhkan dan sangat penting untuk dilakukan.

Namun, debat yang dilakukan sebanyak 3 kali itu tidak terlalu signifikan dalam memyakinkan masyarakat untuk memilih seorang calon kandidat.

"Gubernur, Walikota dan Bupati dipilih secara demokratis. Sehingga visi misi calon itu sangat signifikan karena hal itu yang perlu ditonolkan oleh kandidat calon kepala daerah. Sehingga debat itu mempengaruhi pemilih,"

"Namun, hal itu bukan satu-satunya yang menentukan tapi popularitas dan sosok yang diterima masyarakat itu yang menentukan. "Saya lebih senang jika Pilkada dilakukan debat di panggung-panggung masyarakat daripada pamer visi misi di baliho-baliho yang jarang terbaca masyarakat," ujar Juanidi.

Baca juga: Hasil Pilkada Jakarta 2024, 1 Atau 2 Putaran? Pramono-Rano Unggul Versi Quick Count 5 Lembaga

Sementara itu, Khafid menyebut setiap tahun demokrasi mengalami perubahan.

Saya sejak 2004 saya sudah menyiapkan diri untuk membuat demokrasi ala Indonesia. pada tahun 2004 tidak ada debat, tapi kita membuat panggung-panggung debat," ujar Khafid.

Terkait biaya politik yang sangat besar, Khafid menceritakan pengalamannya ketika mencalonkan diri di DPR provinsi dan DPR RI.

"Saya jadi anggota DPR Provinsi tahun 2004, saya mengeluarkan biaya Rp 368 juta. Sementara tahun 2009 saya habis Rp 800 juta. Saya tidak melakukan money politik, tapi saya sadar berpolitik butuh biaya. Semnetara tahun 2014 saya mencalonkan di DPR RI habis Rp 4 miliar padahal saya tidak melakukan money politik. di Pilkada 2014 itu menjadi pembelajaran penting buat saya karena suara saya hilang. Sekarang sudah ada Si rekap dan quick count sehingga lebih terkontrol" ujar Khafid.

Khafid mengakui bahwa demokrasi di Indonesia sagat baik karena menjunjung adiluhung.

Budaya politik di Indonesia yakni adiluhung yang menghargai perbedaan," ujar Khafid.

Sementara itu, Junaidi mengkawatirkan adanya biaya politik yang sangat besar di pesta demokrasi di Indonesia.

Pasalnya, hal itu mempengaruhi keberjalanan demokrasi khususnya para generasi muda saat ini.

"Biaya politik di Indonesia terlalu tinggi. kalau kita lihat Undang-undang sekarnag belum melihat soal itu. hari ini partai-partai politik banyak yang mencalonkan sosok yang memiliki popularitas tinggi. Jadi saya menyoroti partai politik yang membiarkan soal biaya politik yang tinggi, itu nanti yang paling berdampak adalah partai politik. Misalnya soal bansos jelang Pilkada itu harusnya segera diubah oleh para partai politik," ujar Junaidi.

Khafid mengaku setelah tidak terpilih menjadi anggota DPR RI, ia sudah tidak ingin berpolitik dan memilih hidup mendampingi masyarakat dan UMKM.

"Bagi saya berdemokrasi itu harus riang gembira, jangan sampai rumit hingga menimbulkan perpecahan," ujar Khafid.

Melihat keberlangsungan Pilkada 2024 ini, Junaidi berharap adanya evaluasi yang besar dan perubahan signifikan.

"Di Pilkada 2024 ini banyak evaluasi yang harus kita lakukan. Misalnya harus merevisi undang-undang karena sudah banyak muncul masalah. Saya berharap pemerintah hari ini, tolong dijalankan konstitusi dengan sebaik mungkin. Tugas pemerintah harus menjalankan penyelenggaraan negara yakni menjamin kesejahteraan masyrakat, menjamin keamananan dan menjadi kepentingan publik menjadi prioritas utama," ujar Junaidi

Sementara itu, Khafid mengucapkan terimakasih kepada seluruh kandidat yang ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 ini yang berlangsung secara damai.

"Terimakasih kepada para kandidat yang sudah mau menjadi calon di kontestasi Pilkada 2024 ini. Saya tetap mengapresiasi kepada semuanya. Siapapun yang jadi saya ucapkan selamat. Saya berharap yang menang merangkul yang kalah dan menjalankan visi misi untuk agenda yang lebih besar demi masyarakat," tandasnya.