Buruh Gelar Aksi di Kantor Bupati, Kawal Kenaikan UMK 6,5 Persen

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSP KEP) Kabupaten Karanganyar menggelar aksi di depan Kantor Bupati Karanganyar, Rabu (4/12/2024) siang.

Anggota Polres Karanganyar berjaga di sekitar lokasi saat para buruh menyuarakan aspirasinya terkait upah pekerja. Usai orasi, perwakilan buruh mengikuti audiensi dengan Pj Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi dan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disdagperinaker), Martadi.

Ketua FSP KEP Karanganyar, Danang Sugianto menyampaikan, aksi digelar supaya pemda menerapkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2025 minimal 6,5 persen sesuai pidato dari Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Kita sampaikan bahwa Kabupaten Karanganyar ini minimal nanti kenaikan UMK itu 6,5 persen," katanya kepada wartawan usai audiensi, Rabu siang.

Meskipun kenaikan UMK 6,5 persen belum ada payung hukumnya, terang Danang, pemda dapat mentaati kebijakan presiden tersebut. Dia menerangkan, kenaikan 6,5 persen itu sebenarnya dinilai masih belum memenuhi standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pasalnya kebijakan kenaikan upah 6,5 persen tersebut diiringi dengan wacana kenaikan pajak 12 persen pada tahun depan.

Kepala Disdagperinaker Karanganyar, Martadi mengatakan, kenaikan 6,5 persen seperti yang dikatakan Presiden RI, Prabowo Subianto belum ada payung hukumnya. Pihaknya masih menunggu aturan dan regulasi dari kementrian.

"Ya belum bisa menjadi ketetapan, karena belum ada payung hukumnya. Kalau kita melaksanakan tapi belum ada payung hukumnya malah jadi masalah," jelasnya.

Dia menerangkan, pembahasan terkait UMK 2025 rencananya akan mulai dilakukan dewan pengupahan dengan menghadirkan pengusaha dan perwakilan buruh pada Selasa (10/12/2024). (Ais).