Kapolri Listyo Sigit Tanggapi Singkat Isu Partai Coklat, PDIP Klaim Punya Bukti Pergerakan Parcok

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menanggapi munculnya isu adanya pergerakan partai cokelat atau parcok di Pilkada Serentak 2024.

Diketahui, parcok diasosiasikan dengan dugaan pengerahan aparat kepolisian untuk kepentingan elektoral paslon tertentu di pilkada.

Isu itupun terus berkembang, di mana PDI Perjuangan, sebagai pihak yang menyuarakan dugaan kecurangan pilkada 2024 akibat adanya pengerahan parcok di sejumlah daerah, mengaku memiliki sejumlah bukti.

Listyo menegaskan, dirinya bukan bagian dari partai. Sehingga, ia pun meminta isu parcok dan intervensi pilkada 2024 ditanyakan kepada para anggota partai.

"Tanya partailah, saya kan bukan dari partai," katanya, sembari melempar senyum kepada awak media, di Ruang Rupatama, Mabes Polri, Kamis (5/12).

Baca juga: Petisi Copot Miftah dari Utusan Khusus Presiden Tembus 222.107 Tanda Tangan, Ini Kata Jubir Presiden

Sambil berlalu meninggalkan para wartawan, Listyo memilih enggan menjawab lebih lanjut mengenai isu yang belakangan terus berkembang itu.

Adapun, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy mengatakan, pihaknya telah mengantongi bukti keterlibatan aparat kepolisian dalam pelaksanaan pilkada 2024.

Dia menambahkan, bukti itupun akan dijadikan sebagai modal untuk menggugat hasil pilkada di sejumlah daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami di PDI Perjuangan mencatat ada keterlibatan anggota kepolisian di Jateng, yang ada di Sulut, Papua Pegunungan, dan Sumut, dan daerah lainnya," katanya, dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12).

Menurut dia, dugaan ini sudah dilengkapi dengan bukti dan saksi yang akan dihadirkan di MK. “Tentunya hal-hal ini kami dari tim hukum kami persiapkan saksi, bukti, dan kami sudah susun semua keterangan-keterangan yang ada. Kepentingan kami adalah untuk nanti pembuktian di MK,” ucapnya.

Ronny menuturkan, keterlibatan aparat kepolisian menjadi satu hal yang dikritik publik. Publik mengkritik institusi kepolisian yang dianggap tidak netral dalam Pilkada Serentak 2024.

Dia menambahkan, istilah parcok atau partai cokelat pun mengemuka sebagai simbol keterlibatan aparat dalam kontestasi politik.

"Jadi diskusi terkait dengan keterlibatan Kepolisian, ASN, kades dan Pj (kepala daerah), kami dari tim hukum PDIP sudah mengumpulkan terkait bukti-bukti tersebut," tuturnya.

"Jadi, terlalu dini kalau ada yang sampaikan ini tidak benar, ini hoaks. Menurut kami, kami punya bukti yang cukup dan itu akan kita buktikan di MK," sambungnya.

Bentuk tim