Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Kapolri Listyo Sigit Tanggapi Singkat Isu Partai Coklat, PDIP Klaim Punya Bukti Pergerakan Parcok

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menanggapi munculnya isu adanya pergerakan partai cokelat atau parcok di Pilkada Serentak 2024

Editor: muslimah
Tribun Jatim/Luhur Pambudi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya telah membentuk tim khusus yang terdiri dari badan bantuan hukum partai, tokoh pro-demokrasi, dan penasihat hukum independen.

Tim tersebut akan fokus pada berbagai dugaan penyalahgunaan wewenang, termasuk penggunaan parcok di beberapa daerah pilkada, seperti Banten, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara.

“Jadi, kami telah bentuk tim khusus, tim hukum sebagai perpaduan dari badan bantuan hukum advokasi rakyat PDIP yang juga melibatkan tokoh-tokoh pro demokrasi dan juga beberapa penasihat hukum kredibel," bebernya.

"(Pembentukan tim-Red) untuk mempersoalkan berbagai anomali yang terjadi, baik itu di Banten, Sumut, Jateng, maupun juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sulut, di mana penggunaan parcok itu sangat-sangat masif, bahkan sangat masuk ke tempat-tempat (ibadah) gereja," tambahnya.

PDI Perjuangan pun berencana mendaftarkan temuan-temuan tersebut dalam gugatannya ke MK pada 15 Desember 2024, 3 hari setelah penetapan hasil Pilkada Serentak 2024.

Hasto mengungkapkan, PDI Perjuangan akan terus mengumpulkan bukti-bukti terkait adanya pengerahan aparat meski pengerahan itu dirancang agar tidak meninggalkan bukti.

Ia pun menantang para pemimpin yang dituding menjadi penggerak parcok untuk mengikuti uji atau tes kebohongan.

"Para pemimpin negeri ini yang ternyata terbukti secara empiris di lapangan, faktor-faktor di lapangan menjadi penggerak dari parcok, itu sebaiknya juga bersedia menerima tantangan dari para psikolog untuk mengikuti tes kebohongan," tukasnya.

Ia menyebut, tes itu menjadi penting bagi pemimpin, karena berkaitan dengan masa depan bangsa negara. Menurut dia, pembiaran terhadap tindakan pemimpin penggerak parcok sama saja menyia-nyiakan rakyat Indonesia yang memiliki hak untuk memilih.

"Yang kami yakini adalah ketika seseorang melakukan suatu tindakan dan tidak mau mengakui tindakan tersebut, maka salah satu solusi yang ditawarkan para psikolog adalah uji kebohongan," ujar Hasto. (Tribunnews/Milani Resti Dilanggi/Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)

 

Sumber: Tribun Jateng
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved