Ratusan Mahasiswa Suarakan Penolakan Kenaikan PPN 12 Persen Di Depan Kantor DPRD Jepara

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Ratusan mahasiswa yang tergabung aliansi Jepara Menggugat melaksanakan aksi demo di depan Kantor DPRD Kabupaten Jepara, Senin (30/12/2024).

Pantauan Tribunjateng di lokasi, rintikan hujan yang turun pada siang hari ini tidak memudarkan semangat para mahasiswa yang menyuarakan penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.

Terlihat para aksi demo membawa atribut berupa bendera berwarna merah dan kuning dari berbagai organisasi mahasiswa, dari GMNI, maupun PMII mewarnai demo pada siang hari ini.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unisnu Jepara, Adam Mahfudz mengatakan bahwa kali ini pihaknya membawa 6 tuntutan, di antaranya mendesak Presiden segera mengeluarkan PERPU untuk membatalkan kenaikan PPN 12 persen

Pemerintah segera mengimplementasikan pajak emisi karbon yang sempat tertunda di tahun 2022, mendorong Pemerintah untuk menerapkan kebijakan pajak kekayaan yang menyasar individu berpenghasilan tinggi

Mendorong Pemerintah untuk menerapkan kebijakan pajak kepada komoditas besar seperti tambang, sawit, batu bara, mendesak pemerintah agar meninjau Kembali APBN yang terbuang sia sia untuk proyek proyek strategis nasional, dan Mendorong pemerintah untuk melakukan Judicial Review terhadap UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Ada beberapa tuntutan tapi pada pastinya menuntut adanya kenaikan PPN 12 persen.Kami selaku mahasiswa dan masyarakat kabupaten jepara sepakat untuk menolak hal itu," ucap Adam kepada Tribunjateng.

Dia menegaskan jika tuntutan pihaknya tidak dipenuhi, akan kembali melakukan aksi lebih besar kembali.

"Ketika tuntutan kami tidak diterima tidak di follow up oleh DPRD Jepara akan turun aksi lebih banyak lagi," ungkapnya.

Menurutnya daripada menaikan PPN 12 seharus pemerintah bisa lebih fokus untuk mengoptimalkan beberapa komuditas yang telah dihasilkan.

Satu di antaranya seperti hasil pertambangan.

Ia ingin pemerintah bisa melakukan substantial review terhadap kenaikan PPN.

"Kami ingin memaksimalkan dan mendesak pemerintah agar pemerintah bisa memaksimalkan pajak komuditas batubara, tambang dan lainnya.Kami sampaikan ke DPRD," ujarnya.

Pada demo itu pula pimpinan DPRD Jepara beserta jajarannya keluar untuk menemui para aksi demo.

Ketika menemui para aksi demo, Pimpinan DPRD Jepara mengajak para mahasiswa untuk mengajukan perwakilan untuk melakukan audiensi di dalam gedung DPRD Jepara.