Bupati Kudus Herda Helmijaya: Korupsi Hanya Menunda Penderitaan

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Penjabat Bupati Kudus Herda Helmijaya mengingatkan bahwa melakukan penyimpangan di bidang pengadaan barang dan jasa hanya akan menunda penderitaan. Pasalnya, penyimpangan atau korupsi pada pengadaan barang dan jasa itu berjejak.

“Karena apa, karena berjejak. Kamu ambil berapa sih dari fisik, kan kelihatan masyarakat bisa lihat, orang akan tahu jalan 100 kilometer, 1 kilometer berapa sih. Jadi artinya kalau nekat melakukan itu cuma menunda penderitaan saja. Apalagi masa kedaluwarsa 18 tahun. Yasudah lakukan sekarang ya siap-siap saja menunggu saja sampai 18 tahun,” kata lelaki yang juga menjabat sebagai Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK saat di Pendopo Kudus, Senin (13/1/2025).

Hal itu disampaikan oleh Herda lantaran sebelumnya pernah ada  operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK di Kabupaten Kudus yang menyasar bupati.

“Kebetulan kantor kami (KPK) yang menangani kami. Kebetulan beberapa daerah di Jateng dulu satgasnya saya,” kata Herda.

Diketahui Herda merupakan Pj Bupati Kudus yang baru menggantikan Pj bupati sebelumnya M Hasan Chabibie yang kini diangkat sebagai staf ahli di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Herda dilantik menjadi Pj Bupati Kudus oleh Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Gradika Bhakti Praja pada Senin 13 Januari 2024.

Setelah pelantikan, Herda bersama istri Deasy Juniati langsung bertolak ke Kudus. Dia sampai di Pendopo Kabupaten Kudus pada pukul 16.40 WIB. Sesampainya di Pendopo Kudus dia disambut oleh sejumlah santri yang tengah melakukan khataman Alquran dan tahlil. Herda pun ikut gabung dalam barisan santri yang melantunkan ayat Alquran. Baginya sambutan dengan khataman Alquran ini mampu menambah daya spiritualnya selama bertugas di Kudus.

“Ini saya penugasan sambil menunggu bupati dan wakil bupati terpilih secara definitif ditetapkan. Saya belum tahu sampai kapan, belum ada kepastian,” kata Herda.

Menurutnya, di sela-sela menunggu pelantikan bupati yang  baru ini pemerintahan harus tetap berjalan. Apalagi APBD sudah ditetapkan, tentu program pemerintah juga harus berjalan normal.

“Mungkin itu saja karena jangan sampai pemerintahan macet menunggu kepastian. Kemudian pemanfaatan anggaran yang sudah ditetapkan bersama-sama, kami harus pastikan itu berjalan normal,” kata Herda. (*)