Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Jateng

Dukung Program MBG, PWNU Jateng Berharap Tak Ganggu Pola Pengelolaan Makanan Pesantren

PWNU Jateng menyampaikan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis di pondok pesantren.

Penulis: budi susanto | Editor: raka f pujangga
Dok Tribun Jateng/Budi Susanto
Sejumlah siswa SMKN 10 Semarang menikmati Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu lalu. 

TRIBUNJATENG.COM - PWNU Jateng menyampaikan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di pondok pesantren, namun berharap penerapannya tidak mengganggu sistem pengelolaan makanan yang sudah berjalan di pesantren.

Baca juga: Kemenkum Jateng Monitoring Program Makan Bergizi Gratis di SDN Srondol Wetan 02

Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng, KH Abdul Ghaffar Rozin, atau yang akrab disapa Gus Rozin, menegaskan pentingnya menjaga nilai tambah bagi pesantren jika program MBG diimplementasikan.

“Kalau pemerintah masuk ke pesantren dengan program MBG, seharusnya memberikan nilai tambah dan tidak merusak sistem pengelolaan yang sudah ada,” ujar Gus Rozin, Senin (20/1/2025).

Menurut Gus Rozin, pesantren memiliki pengalaman panjang dalam menyediakan makanan bagi ribuan santri. 

Hal ini menjadi bukti bahwa pesantren memiliki kemampuan yang baik untuk mengelola program MBG secara mandiri.

“Pesantren sudah biasa menangani ribuan santri, bahkan ada yang mencapai 5.000 hingga 10.000 orang. Jadi, program MBG sebenarnya bisa dikelola dengan baik oleh pesantren, bahkan lebih baik dari standar pemerintah,” jelasnya.

Ia menambahkan hampir semua pesantren di Jateng mendukung program MBG dan percaya diri dapat melaksanakannya dengan baik.

“Program MBG harus melalui kajian yang matang. Pesantren sebenarnya lebih dari mampu menjalankan program tersebut karena sudah terbiasa mengelola makanan santri secara mandiri dengan standar yang tinggi,” imbuh Gus Rozin.

Baca juga: Deddy Corbuzier Sentil Siswa yang Komplain Rasa Makan Siang Gratis, Bandingkan dengan Sang Anak

PWNU Jateng juga memastikan bahwa persoalan ini telah dikoordinasikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan pemerintah pusat.

“PBNU sudah berkomunikasi dengan pemerintah terkait hal ini, dan kita tinggal menunggu arahan lebih lanjut,” imbuhnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved