Deretan Kebijakan Prabowo-Gibran hingga Ulah Para Menteri yang Disorot Aliansi Gerakan Semarang

Hal tersebut terbukti dari maraknya pos-pos jabatan strategis pemerintahan yang diduduki oleh anggota aparat dan militer yang kian membludak dan disinyalir hampir merata di seluruh instansi pemerintahan.

Dia menyebutnya langkah itu sebagai upaya militerisasi yang  diperkuat melalui rencana Prabowo untuk menggabungkan kembali peran militer dengan kepolisian.

“Langkah Prabowo itu kian memperkeruh suasana serta mencederai tuntutan reformasi yang sejatinya telah dilaksanakan kurang lebih 27 tahun lamanya,” terangnya. 

Dalam 100 hari program kerjanya, prabowo juga ambisius pada program Swasembada Pangan.

Program ini tak jauh berbeda dengan program Food Estate yang digagas mantan Presiden Jokowi.

Prabowo berencana membuka lahan seluas 20 juta hektare demi ambisinya tersebut.

Ditinjau dari aspek lingkungan, pembukaan lahan dapat meningkatkan risiko emisi karbon, termasuk memicu kebakaran dan kabut asap. 

“Kami memang perlu kembali memberikan peringatan kepada terhormat Presiden Prabowo untuk kembali melirik pentingnya peran lingkungan, bukan hanya untuk kepentingan bisnis semata,” papar Aufa.

Ulah Pemerintahan Prabowo lainnya yang disoroti mahasiswa adalah soal langkah tergesa-gesa merevisi Undang-Undang Minerba yang diduga untuk memberikan hak pengelolaan tambang terhadap Perguruan Tinggi.

“Kami tidak setuju karena tidak sesuai dengan tiga fungsi Perguruan Tinggi yaitu fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian,” ujarnya.

Aufa juga menyoroti soal ulah para menteri atau pembantu Presiden dalam 100 hari kerja ini yang meresahkan rakyat.

Ulah para menteri itu di antaranya Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, yang terbukti sembarangan menggunakan nama instansi untuk kepentingan pribadi melalui surat resmi Kementerian yang dinaunginya.

Kedua, Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang meminta masyarakat Indonesia untuk tidak terjebak dengan permasalahan HAM masa lalu.

Ketiga,Natalius Pigai, Menteri HAM yang menyatakan bahwa penetapan anggaran bagi instansinya dianggap tak cukup untuk mencapai kehendak lembaga yang dinaunginya.

Keempat,Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi, Sartyo Soemantri Brodjonegoro yang didemo bawahannya sendiri karena bersikap sewenang-wenang terhadap para bawahannya.