Baru 7 KKMP di Semarang Miliki Gerai Usaha, Ditarget Seluruh Kantor Koperasi Aktif Oktober Ini

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Dinas UMKM Kota Semarang menargetkan seluruh Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) sudah memiliki kantor operasional aktif pada Oktober 2025. Hingga awal bulan ini, tercatat baru tujuh koperasi dari total 177 kelurahan yang telah memiliki gerai usaha, mayoritas bergerak di sektor sembako.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinkop UMKM) Kota Semarang, Margarita Mita Dewi Sopa, yang menyebutkan, saat ini koperasi yang sudah menjalankan usaha berjumlah tujuh yang kesemuanya adalah sembako. Sementara sisanya masih dalam tahap proses kerja sama dan pemenuhan syarat pendirian kantor.

"Sekarang sudah mulai tampak yang bergerak di bidang sembako, ada tujuh. Kemudian sudah mulai ada kantor koperasinya dari menggunakan kelurahan, kemudian ada rumah dinas lurah, ada juga dari rumah pengurus.

Baca juga: MTQ Nasional Mahasiswa dan Kampus Berdampak

Baca juga: Fakta Baru Guru Ngaji Cabuli Adik Ipar di Brebes, Korban Bertambah, Semuanya Adik Ipar

Nah, ini sambil jalan, semuanya, yang pasti nanti di Oktober ini harus semuanya sudah berdiri kantor Koperasi Kelurahan Merah Putih," kata Mita, Minggu (6/10/2025).

Selain sembako, lanjut Mita, beberapa KKMP mulai merintis usaha di sektor lain seperti perikanan dan pemancingan.

Sebagai contoh, KKMP Tugurejo berencana membuka usaha pemancingan, sementara KKMP Candisari akan mengembangkan budidaya lele untuk memasok rumah makan.

Namun demikian, keterbatasan tempat usaha masih menjadi kendala utama bagi 170 koperasi lainnya yang belum membuka gerai.

"Yang lainnya masih proses PKS (perjanjian kerja sama), kemudian kerja sama dengan Bulog, ID Food, ada dari bermitra dengan rekanannya Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian ada juga kemarin juga kita undang ada beberapa mitra dari swasta juga. Nah, ini lagi proses untuk kerja samanya.

Sambil nunggu, kan harus ada display, ya kan? Kalau sudah koperasi itu membuka gerai untuk sembako harus punya tempat. Nah, ini yang masih berproses," terangnya.

Menurutnya, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas UMKM telah mengeluarkan surat edaran kepada kepala wilayah untuk menginventarisasi aset atau lokasi yang bisa digunakan, seperti balai desa, balai kelurahan, rumah dinas lurah, atau bahkan pos milik pemerintah.

Dalam waktu dekat, ia juga menyebut Kementerian Koperasi juga akan mengirimkan 10 Asisten Bisnis untuk membantu mengawal perkembangan KKMP di wilayah ini, termasuk melaporkan progres ke tingkat pusat.

"Ini kesadaran saja. Ini kan program prioritas nasional, otomatis kita sebagai abdi negara, harus mendukung," ucapnya.

Sementara itu, untuk unit simpan pinjam, ia menyebut belum ada koperasi yang menjalankan karena masih menunggu modal dasar minimal sebesar Rp500 juta dan kelengkapan administrasi.

KKMP Semarang sendiri saat ini masih berada di tahap kedua pengembangan, yang mencakup digitalisasi, permodalan, dan penguatan aset.

"Masih kesulitan mencari tempat memang. Ini juga ada surat lagi dari Satgas Pusat bahwa kalau memang KKMP punya aset ya, selain dari aset pemerintah akan mau dibangunkan oleh Pusat. Jadi pusat nanti diusulkan, cuma kita belum mengusulkan: masih mendata. Bilamana ada KKMP yang punya lahan nanti bisa dibangunkan," bebernya. (idy)