ATURAN BARU! ASN Jateng Tak Boleh Gunakan Elpiji Bersubsidi 3 Kg, "Bukan Masyarakat Miskin"

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi melarang Aparatur Sipil Negara atau ASN menggunakan gas elpiji bersubsidi 3 Kg.

Kebijakan tersebut ditegaskan dalam Surat Edaran Nomor 500.2.1/196 yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno, pada 4 Februari 2025.

Dalam surat edaran itu, seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jateng maupun pemerintah kabupaten/kota diimbau untuk tidak lagi menggunakan elpiji bersubsidi dan beralih ke elpiji non-subsidi.

"Elpiji 3 Kg dialokasikan khusus untuk masyarakat miskin. ASN tidak termasuk dalam kategori tersebut, sehingga tidak berhak menggunakannya," ujar Sumarno, Jumat (6/2/2025).

Ia menegaskan bahwa sebagai aparatur pemerintahan, ASN harus menjadi contoh dalam mendukung kebijakan subsidi tepat sasaran.

"Kami mengetuk hati para ASN, ini bukan haknya. Jika ASN tetap menggunakannya, itu sama saja mengambil hak masyarakat yang lebih membutuhkan," tambahnya.

ASN juga diminta untuk ikut mengawasi distribusi elpiji 3 Kg agar tidak salah sasaran.

Menurutnya, jika gas melon digunakan oleh mereka yang benar-benar berhak, jumlah yang tersedia sudah mencukupi kebutuhan masyarakat miskin.

Pemprov Jateng berharap aturan ini dapat meningkatkan efektivitas subsidi dan memastikan elpiji bersubsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat kurang mampu.