Operasional KPK Terdampak Efisiensi, Cak Imin Pastikan Tidak Ada Pemotongan Anggaran untuk Bansos

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Ketua KPK Setyo Budiyanto, mengakui bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak pada operasional lembaga.

Salah satu dampak tersebut berkaitan dengan perjalanan dinas.

"Sedikit banyak mempengaruhi operasional lembaga karena operasional berhubungan dengan perjalanan dinas. (Kalau) enggak ada biaya perjalanan dinas, enggak bisa kita melaksanakan operasional," ujar Setyo, dalam acara Peluncuran CPI 2024 yang disiarkan melalui kanal Youtube Transparency International Indonesia (TII), pada Selasa (11/2/2024).

Meski demikian, pihaknya akan mencari solusi untuk menghadapi kendala yang muncul akibat efisiensi anggaran tersebut.

Salah satu langkah yang diambil adalah memanfaatkan fasilitas KPK untuk pelatihan yang biasanya dilakukan di luar kantor.

"Jadi, sampai saat ini tidak ada masalah soal penghematan ini, tapi prinsipnya kami tetap menyesuaikan. Jadi sepanjang kegiatan yang bisa dilakukan 3-4 orang, tidak perlu lebih dari itu," tambah dia.

 Setyo juga memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi kinerja KPK dalam memburu buron koruptor.

"Tidak ada. Tidak terpengaruh, artinya itu juga menunjukkan sebuah komitmen pemerintah pada KPK untuk tidak melakukan pemotongan di sektor operasional. Jadi, kami tetap bisa melakukan aktivitas sesuai rencana yang sudah dibuat untuk 2025," ujar dia.

Bansos Lanjut

Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menggelar rapat penting bersama Menteri Sosial, Menteri Koperasi, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), serta Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Selasa, (11/2/2025).

Rapat tersebut membahas mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) serta strategi efisiensi anggaran.

Dalam pertemuan itu, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya proses graduasi bagi penerima manfaat bansos.

Dia menegaskan bahwa bantuan sosial harus menjadi jembatan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, bukan sekadar bergantung secara permanen pada bantuan pemerintah.

"Salah satunya adalah kita ingin agar mereka yang terus-menerus menerima bantuan bisa naik kelas,” kata Pria yang karib disapa Cak Imin ini di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Selasa.

“Dengan semakin tuntasnya data tunggal sosial ekonomi nasional, kita bisa lebih jelas melihat siapa yang berhak menerima dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka," ujarnya lagi.