"Simbol Kebijakan Pemerintah" Alasan Aksi Mahasiswa Lempar Kotoran Sapi ke Kantor Gubernur Jateng

TRIBUNJATENG.COM - Aksi mahasiswa di Semarang diwarnai dengan pelemparan kotoran sapi ke kantor gubernur Jawa Tengah pada Selasa (18/2/2025).

Kotoran sapi itu dilemparkan di gerbang kantor Gubernur Jateng sebagai bentuk protes.

Menurut mereka kotoran adalah simbol kebijakan pemerintah baru-baru ini.

Sebelumnya diberitakan bahwa ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Semarang 'Semarang Menggugat' menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Selasa (18/2/2025) sejak pukul 14.30 WIB. 

Baca juga: 9 Tututan Mahasiswa PMII UIN Walisongo Saat Aksi Unjuk Rasa di Balai Kota Semarang

Baca juga: 3.000 Mahasiswa Semarang Bersatu, Gelisah Beasiswa Pendidikan Terancam Efisiensi Anggaran

Baca juga: Mahasiswa di Semarang Demo Kritik Pemerintahan Prabowo - Gibran

Dalam aksi tersebut, massa membakar poster-poster yang dibentangkan serta kardus bekas minuman yang dibawa oleh Kapolrestabes Semarang, Kombes Muhammad Syahduddi.

Sekitar pukul 16.30 WIB, mahasiswa melemparkan kotoran sapi ke gerbang kantor Gubernur Jateng sebagai bentuk protes.

Setelah gerbang dibuka, massa aksi memasuki halaman kantor gubernur dan DPRD Jateng.

"Ini sebagai simbolis bahwa tahi dan ampas bakaran pamflet dan banner MMT ini merupakan kebijakan pemerintah," kata Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq.

Aksi protes ini terbagi menjadi dua lokasi, yaitu di halaman Kantor Gubernur Jateng dan Balai Kota Semarang.

Unjuk rasa ini merupakan respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran, yang dinilai menyulitkan masyarakat.

Di tengah aksi, massa menampilkan poster-poster dengan tulisan provokatif seperti 'Efisienshit, pangkas anggarannya, bunuh rakyatnya', 'Efisiensi Ngapusi Ndasmu #IndonesiaGelap', dan '2024: ok gas 2025:

"Ini evaluasi dan akumulasi kemarahan dari kawan-kawan mahasiswa secara keseluruhan dari Semarang Raya melihat bagaimana efisiensi anggaran," jelas Aufa.  

Mereka menyoroti berbagai masalah dan kebijakan di awal pemerintahan, termasuk pemangkasan anggaran pendidikan, pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian, dan kelangkaan elpiji subsidi 3 kg.

Mereka sangat menyayangkan bahwa sektor pendidikan tidak lagi menjadi prioritas, yang semakin memicu kekhawatiran terkait pemotongan anggaran beasiswa KIP-K, beasiswa Pendidikan Indonesia, dan beasiswa lainnya.

Meskipun pemerintah menyatakan tidak ada pemangkasan beasiswa KIP-K, belum ada jaminan konkret mengenai hal tersebut.