Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Kudus

Ratusan Mahasiswa Kudus Geruduk Kantor Bupati, Bawa Isu Efisiensi Anggaran hingga Persoalan Sampah

Aliansi mahasiswa terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muria Kudus (UMK) dan BEM Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.

Penulis: Saiful Ma sum | Editor: raka f pujangga
TRIBUNJATENG/SAIFUL MA'SUM
UNJUK RASA - Ratusan mahasiswa yang tergabung pada aliansi mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muria Kudus (UMK) dan BEM Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Kudus, Jumat (21/2/2025). Mereka menyuarakan beberapa tuntutan berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat hingga persoalan daerah. 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Aliansi mahasiswa terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muria Kudus (UMK) dan BEM Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Kudus, Jumat (21/2/2025).

Kurang lebih 500-an mahasiswa turun aksi menyuarakan beberapa tuntutan atas isu-isu nasional hingga daerah.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muria Kudus menyuarakan beberapa tuntutan.

Baca juga: Inilah Kopi Sahaja, Kontingen Kilang Cilacap Peraih Juara Go Digital Pertamina UMK Academy 2024

Pertama, menuntut progam pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama. 

Kedua, menuntut pelaksanaan efisiensi anggaran yang sesuai, tanpa mengorbankan pendidikan dan kesehatan.

Ketiga, menuntut kaji ulang program MBG.

Keempat, menuntut kebijakan Presiden terkait transparansi anggaran Danantara oleh Badan Pengelola Investasi.

Kelima, menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset.

Keenam, pengawasan pengelolaan sampah di TPA Tanjungrejo Kudus.

Ketujuh, menuntut perbaikan secara maksimal, insfratuktur khususnya perbaikan dan penerangan jalan. Dan kedelapan, mengajak partisipasi seluruh elemen untuk aktif mengawasi kebijakan pemerintah.

Hal senada juga disampaikan oleh BEM IAIN Kudus.

Koordinator Aksi dari BEM IAIN Kudus, Abdullah In'am Maulana mengatakan, beberapa tuntutan yang disampaikan menyoal kebijakan pemerintah pusat, hingga permasalahan di tingkat daerah.

Mulai dari infrastruktur jalan, persoalan sampah, dan beberapa problematika lainnya.

Pihaknya tidak ingin persoalan yang ada terkesan dibiarkan oleh pemerintah daerah.

Misalnya soal sampah, jika dibiarkan begitu saja, dimungkinkan akan terjadi kembali bencana atau darurat sampah di Kota Kretek.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved