Kepala Daerah PDIP Susul Retret, Mendagri Sebut Tak Lulus: Sertifikatnya Beda

TRIBUNJATENG.COM - Sejumlah kepala daerah dari PDIP dikabarkan menyusul bergabung dalam acara retret di Magelang.

Mereka sudah berada di Yogyakarta.

Terkini, Bupati Tapanuli Tengah yang juga kader PDIP, Masinton Pasaribu, memamerkan penampilannya mengenakan baju militer khas seragam retret.

Dikabarkan jika Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga tengah OTW ke Magelang meski belum ada keterangan resmi apakah ia akan gabung retret.

Baca juga: Kepastian Bupati Banyumas Sadewo Ikut Retret Masih Misteri, Lokasi Terkini Magelang tapi Bukan Akmil

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan kepala daerah kader PDIP dipastikan tidak akan lulus, meski menyusul menghadiri retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Lulus yang dimaksud Tito adalah catatan di dalam sertifikat yang akan diberikan setelah retret kepala daerah selesai.

Tito menjelaskan, syarat kelulusan bagi kepala daerah dalam retret adalah menghadiri paling sedikit 90 persen kegiatan.

"Kita akan bedakan sertifikatnya. Yang 90 persen (ikut kegiatan) sertifikatnya (tertulis) lulus."

"Yang datang di tengah-tengah, kita berikan sertifikatnya, telah mengikuti saja, enggak ada kata-kata lulusnya," jelas Tito di Magelang, Minggu (23/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

Lebih lanjut, Tito mengungkapkan jumlah kepala daerah PDIP yang sudah berada di Akmil Magelang.

Hingga saat ini, kata Tito, ada 51 kepala daerah PDIP yang sudah mengikuti retret.

"(Sebanyak) 51 (kepala daerah PDIP) sudah masuk dari hari pertama. Hari yang pertama ya," ucapnya.

Ia lantas menegaskan, kehadiran kepala daerah dalam program retret ini sangat penting karena merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar pemimpin daerah. 

Tito menekankan, kepala daerah dipilih oleh rakyat, sehingga tanggung jawab utama mereka adalah kepada masyarakat, bukan sekadar kepada partai politik.

"Partai itu hanya kendaraan. Partai memberikan blessing untuk maju, tapi ketika menjadi kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat."