Berita Jateng
Program Pengentasan Kemiskinan di Jateng Dinilai Kurang Efektif
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto, menyoroti efektivitas program pengentasan kemiskinan di Jateng.
Penulis: budi susanto | Editor: muh radlis
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto, menyoroti efektivitas program pengentasan kemiskinan di Jateng.
Menurutnya, meskipun anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai ratusan miliar rupiah, hasilnya masih jauh dari harapan.
“Saya sering berkunjung ke daerah dan meminta dibuka anggaran pengentasan kemiskinan. Ternyata, anggarannya sangat besar, bahkan mencapai ratusan miliar dari total anggaran. Namun, program ini tidak berjalan efektif karena baru dibentuk setelah anggaran OPD masing-masing terserap,” ujar Yudi, Kamis (27/2/2025).
Salah satu masalah utama yang ia temukan adalah pola pembentukan Tim Pengendalian Kemiskinan Daerah yang muncul setelah anggaran OPD terserap.
Akibatnya, program ini tidak menjadi prioritas utama, melainkan hanya mengikuti sisa anggaran yang ada.
Selain itu, Yudi juga menyoroti konsep desa dampingan yang diterapkan oleh Pemprov Jateng.
Dalam sistem ini, satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab mendampingi satu desa.
Namun, pendekatan ini dinilai memiliki dampak negatif karena OPD hanya fokus pada tugas utama mereka.
“Misalnya, Dinas Sosial mendampingi satu desa dengan tujuan mengentaskan kemiskinan. Mereka bisa memberikan bantuan usaha atau pengembangan kewirausahaan dengan anggaran yang mereka miliki. Namun, saat desa tersebut membutuhkan bantuan di sektor peternakan, mereka harus bersurat ke Dinas Peternakan yang juga memiliki desa dampingan sendiri,” jelasnya.
Kondisi ini menyebabkan kurangnya sinergi antara OPD, karena masing-masing sudah memiliki target dan indikator kinerja yang ditetapkan sejak awal.
Yudi menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan kerja sama lintas OPD agar lebih efektif. Apalagi, saat ini terdapat 923 desa di Jateng yang masuk dalam kategori miskin.
“Seharusnya, OPD tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama mendampingi desa agar pengentasan kemiskinan bisa berjalan maksimal,” tegasnya.
Ia berharap ke depan ada kebijakan yang lebih terstruktur dan terkoordinasi, sehingga program pengentasan kemiskinan tidak hanya menghabiskan anggaran besar, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Polda Jateng Tangkap 327 Orang di Jalan Pahlawan Semarang, Kuasa Hukum: Pulang Main Futsal |
![]() |
---|
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Ajak Masyarakat Jaga Kondusifitas |
![]() |
---|
3,37 Ton Sampah Belum Terkelola Dengan Baik, Pemprov Jateng Upayakan Penyelesaian |
![]() |
---|
Ini Alasan Polda Jateng Hentikan Penyelidikan Kasus Hak Siar Nenek Endang: Alhamdulillah |
![]() |
---|
Regenerasi Dalam Korupsi, Sosok Dua Sekda Klaten Rugikan Negara Rp6,8 M Kasus Sewa Plasa |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.