Komisi A DPRD Kota Semarang: Program Pemerintah Bakal Terus Dikawal, Agar Selaras Kebutuhan Warga

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPRD Kota Semarang akan mengawal program dan kebijakan yang akan dijalankan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti dan Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin.

Program dan kebijakan harus selaras dengan kebutuhan warga. 

Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Ali Umar Dhani mengatakan, sinkronisasi program setiap organisasi pemerintah daerah (OPD) memang perlu dilakukan.

Itu menjadi program 100 hari kerja kepala daerah yang baru. 

Baca juga: Pedagang Beras di Semarang Minta HET Dikaji Ulang: Keuntungan Makin Menipis Saat Ramadan

Baca juga: Kondisi Update Pemain PSIS Semarang Jelang Lawan Persija Jakarta: Dewangga Masih Diragukan Tampil

Sementara, DPRD Kota Semarang memiliki peran strategis untuk memastikan kebijakan yang diambil kepala daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat. 

"Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, kesesuaian dengan RPJMD."

"Ini sebetulnya pedoman dalam perencanaan pembangunan."

"Peran DPRD harus mengawal agar program yang disusun mencerminkan visi misi kepala daerah, khususnya menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk program Rp25 juta per RT per tahun apakah memenuhi kebutuhan masyarakat," papar Ali, Selasa (4/3/2025). 

Dia menyampaikan, program kepala daerah harus memenuhi kebutuhan pelayanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat. 

"Itu yang awal bagaimana sesuai dengan RPJMD Kota Semarang."

"Bappeda sedang sibuk untuk RPJMD Kota Semarang."

"Makanya ada sinkronisasi," katanya. 

Lebih lanjut, Ali menambahkan, kepala daerah baru juga perlu melakukan harmonisasi kebijakan pusat dan provinsi.

Namun demikian, perlu ditekankan bahwa daerah harus mempunyai prioritas sendiri.

"DPRD nanti akan mengkritisi jika ada program yang menguntungkan kepentingan lain dibanding warga Kota Semarang," ucapnya.